October 29, 2017

Tes Kesemaptaan Jasmani Penerimaan Polri 2018

Para calon siswa BRIGADIR, AKPOL dan SIPSS saatnya kalain mempersiapkan tes jasmani yang pasti akan kalian lewati dalam penerimaan polri 2018 karena lawan kalian atau pesaing kalin juga sudah pasti mempersiapkan tes jasmani  ini agar dapat nilai yang Tertinggi guna menyingkirkan lawan di seleksi Pantokhir. Tahapan seleksi tes jasmani meliputi Kesemaptaan A, Kesemaptaan B dan Renang; Lari 12 menit, Pull Up (Pria), Chinning(Wanita), Sit Up, Push Up, Shuttel Run, dan Pemeriksaan Anthropometrik. Berikut ini adalah penjelasan dan cara penilaian tes jasmani.

Tahap Kesemaptaan A Lari 12 menit


bimbelpolri.blogspot.com . Sederhananya untuk tes ini berlari sejauh-jauhnya selama 12 menit   dan setelah waktu berakhir 12 menit panitia akan membunyikan peluit panjang tanda waktu sudah habis baru panjang lintasan peserta di ukur berapa meter siswa berlari.

Tes jasmani lari 12 menit ini biasanya berlari di stadion lapangan sepak bola yang memiliki keliling lapangan kurang lebih 420 m.



Tahap Kesemaptaan A Lari 12 menit
tes jasmani polri
untuk mendapatkan nilai 100 di tes jasmani lari 12 menit kamu harus berlari setidaknya 
untuk laki-laki : jarak lari 3444 meter (8,2 x Keliling lapangan)
untuk wanita :  jarak lari 3095 meter (7,4 x keliling lapangan)


Berikut ini adalah daftar Penilaian Lari 12 menit penerimaan polri  2018



Tahap Kesemaptaan B


Materi yang diujikan adalah pull up(pria) / chinning (wanita), ujian sit up, push up dan shuttle run.


1. Push UP 

Laki-laki 


Ketentuan hitungan


  1. Dihitung satu hitungan mulai saat mengangkat badan dengan meluruskan lengan sampai lengan benar-benar lurus
  2. Kemudian turun kembali dengan tubuh lurus sampai berjarak 1 kepal (± 10 cm) dari tanah langsung mengangkat badan untuk hitungan berikutnya
  3. Gerakan yang tidak benar tidak memperoleh hitungan


push Up Laki

push Up Laki

push Up Laki
push Up Laki

Push UP Untuk Wanita

Ketentuan hitungan
1. satu hitungan dimulai dari gerakan mengangkat badan ke atas sampai lengan lurus, badan membentuk sudut ± 30 derajat dengan tanah

2. setelah turun ke posisi semula sampai badan berjarak ±10 cm dari tanah langsung mengangkat badan untuk hitungan berikutnya



push Up wanita tes jasmani kesemaptaan polri

push Up wanita tes jasmani kesemaptaan polri

push Up wanita tes jasmani kesemaptaan polri

Daftar penilaian Push Up





2. Sit Up


LAKI-LAKI

Ketentuan hitungan

1. dihitung satu hitungan dari sikap terlentang sampai siku tangan kanan melampaui lutut sebelah kiri atau sebaliknya


2. gerakan yang salah tidak mendapatkan hitungan

Sit Up Laki-laki tes Polri




WANITA

Ketentuan hitungan

1. dihitung 1 hitungan mulai dari sikap berbaring terlentang kemudian mengangkat badan sampai sikap duduk minimal 90 derajat
2. kemudian kembali ke posisi semula untuk hitungan berikutnya

3. peserta tidak diperbolehkan istirahat atau berhenti melakukan gerakan pada posisi semula (berbaring terlentang) lebih dari 5 detik apabila terjadi maka  
gerakan dinyatakan selesai

4. gerakan salah tidak dihitung


Sit Up wanita tes Polri

Sit Up wanita tes Polri

Sit Up wanita tes Polri


Berikut ini adalah daftar penilaian Nilai Sit Up laki-laki dan perempuan



3. PULL UP


Pull Up Laki-laki



Gerakan pull up laki-laki
a. peserta mengangkat badan dengan kekuatan kedua tangan sampai dagu melewati palang
b. gerakan selanjutnya turun menggantung seperti sikap permulaan kemudian kembali mengangkat badan dengan kedua tangan sampai dagu melewati palang (seperti gerakan di atas), demikian diulang terus menerus sebanyak mungkin selama 1 menit

Chinning (untuk wanita)

Jika Laku-laki Pull Up maka untuk wanita adalah Chining UP gerakannya berbeda dengan pria.
b. kedua lengan lurus memegang palang, posisi kaki maju selangkah kedepan lebih kurang (30 cm), badan dan kaki merebahkan ke belakang membentuk sudut 45 derajat dengan tanah



ChinningChinning

Gerakan

a. tarik badan ke arah palang dengan kedua kaki tetap lurus sampai dada bagian atas menyentuh palang, dagu harus melampaui palang

b. kemudian kembali ke sikap semula posisi lengan lurus

c. gerakan dilakukan selama 1 menit



4. Shuttle run 

adalah lari membentuk angka 8 diantara 2 buah tiang yang berjarak 10 meter sebanyak 3 kali sampai kembali ke tempat start semula. Tes ini untuk mengukur akselerasi dan kelincahan tiap peserta. gerakan untuk laki-laki sama dengan perempuan , gerakannya adalah sebagai merikut


Shuttel run lari angka 8 tes jasmani


Sikap Permulaan

1. kelompok peserta yang terdiri dari 3 - 4 orang mengambil posisi start berdiri di belakang garis start di sebelah kanan atau kiri masing-masing tiang
2. dalam posisi “siap” menunggu aba-aba dari penguji
Gerakan

1. Setelah ada aba-aba “ya” peserta lari secepat mungkin menuju tiang yang berada di depannya sampai melewati tiang langsung memutar berbalik kembali ke tempat semula menuju ke tiang pertama

2. Apabila peserta start dari sebelah kanan tiang maka yang bersangkutan berlari menuju ke sebelah kiri tiang di depannya kemudian berbalik memutar melewati tiang menuju ke sebelah kanan tiang pertama sehingga membentuk angka delapan, dilakukan sebanyak 3 kali putaran bolak-balik, demikian pula sebaliknya apabila peserta start dari sebelah kiri

3. posisi finish, apabila peserta saat start di sebelah kanan tiang pertama maka pada putaran ke 3 ketika berada di tiang ke 2 berlari lurus ke depan ke arah sesuai posisi pada waktu start, demikian pula sebaliknya
4. peserta tidak diperbolehkan memegang tiang pada waktu berlari.


Daftar penilaian :






Tahap Kesemaptaan Renang

Penilaian untuk renang sangat lah sederhana

Gaya Renang


Peserta menggunakan gaya yang dikuasai (bebas gaya).

Peserta yang Memenuhi Syarat (MS) :


1. peserta menempuh jarak 25 meter;
2. waktu yang ditempuh oleh peserta dengan Nilai Batas Lulus 41 adalah untuk pria diatas 55 detik dan wanita diatas 60 detik.


Peserta yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) :
1. Peserta tidak mencapai jarak 25 meter;
2. Mendapat nilai 0 (nol) karena tidak melaksanakan ujian renang;
3. Mendapatkan nilai dibawah nilai batas lulus.
tes renang polri
tes renang polri


tes renang polri

Nilai Renang Polri




Read More

Macam-macam Kriteria Nilai Kesehatan di tes Penerimaan Polri 2018

Dalam Tes kesehatan di Penerimaan Polri 2018 di penerimaan brigadir, penerimaan sipss, penerimaan akpol, penerimaan tamtama maupun penerimaaan polwan mendatang penilaian kesehatan masih berpatokan pada PERATURAN  KAPOLRI NO 5 TAHUN 2009 yang menggambarkan kategori calon peserta yang tergolong MS Memenuhi Standar atau yang dalam kategori TMS Tidak memenuhi standar.  Dalam penerimaan polri 2018 kesehatan mengalami penurunan bobot di penilaian tahap akhir karena kelebihan bobotnya diberikan ke tes Kesemaptaan Jasmani jadi hati-hati dengan Tes Kesemaptaan di tahun 2018 harus di persiapkan lebih baik lagi.

Apa saja yang di teskan dalam Kesemaptaan Jasmani 2018 Silahkan Baca Disini

Untuk menggambarkan kesehatan:


  1. Stakes 1 adalah kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri
  2. Stakes 2 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
  3. Stakes 3 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
  4. Stakes 4 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga tidak memenuhi persyaratan medis untuk diterima/bertugas sebagai calon anggota Polri.


PENILAIAN HASIL RIKKES


Penilaian hasil Rikkes meliputi:


A. memenuhi syarat (MS), dengan nilai:

1. baik (B);
2. cukup (C); dan
3. kurang (K1).

B. tidak memenuhi syarat (TMS) dengan nilai kurang sekali (K2).


1. Hasil Rikkes dengan nilai B terdiri dari:

  • nilai 80 (delapan puluh), bila semua aspek mempunyai nilai Stakes 1;
  • nilai 75 (tujuh puluh lima), bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2
  • nilai 73 (tujuh puluh tiga), bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2
  • nilai 70 (tujuh puluh), bila terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.
2. Hasil Rikkes dengan nilai C terdiri dari:
  • nilai 67 (enam puluh tujuh), bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
  • nilai 65 (enam puluh lima), bila terdapat 4 (empat) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
  • nilai 63 (enam puluh tiga), bila terdapat 5 (lima) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
  • nilai 60 (enam puluh): bila terdapat 6 (enam) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
  • bila terdapat 3 (tiga) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.


3. Hasil Rikkes dengan nilai K1 terdiri dari:


  • nilai 57 (lima puluh tujuh) bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
  • nilai 56 (lima puluh enam) bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
  • nilai 55 (lima puluh lima) bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3.


4. Hasil Rikkes dengan nilai K2,


Nilai 50 (Lima Puluh) bila:
  1. bila terdapat lebih dari 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
  2. bila terdapat 1 (satu) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 4.


tidak diluluskan dengan alasan, dapat:

  1. membahayakan diri dan/atau orang lain;
  2. menularkan penyakit dan/atau merugikan lingkungan;
  3. menyebabkan gangguan fungsi di samping estetika kurang dan/atau menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Macam-macam Kriteria Nilai Kesehatan di tes Penerimaan Polri 2018
Adapun Isi Peraturan Kepolisian dapap di lihat di bawah ini
================================================================================
 
 
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 
a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan hakiki bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan terwujudnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kuat;
b. bahwa dalam rangka penerimaan calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kesehatan dan kesamaptaan yang prima, diperlukan pemeriksaan kesehatan bagi calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. bahwa untuk terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara objektif dan akurat, perlu adanya standardisasi tata cara, persyaratan, pemeriksaan, dan penilaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:    PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

3. Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Rikkes adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan untuk seleksi calon anggota Polri.

4. Calon anggota Polri adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses seleksi kesehatan untuk menjadi:
a. calon Taruna Akademi Kepolisian (Catar Akpol), dan calon Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS);
b. calon Brigadir Polisi.
5. Panitia Penerimaan Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adalah panitia yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolri dalam penyelenggaraan penerimaan calon anggota Polri.

6. Panitia Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat Panda adalah panitia yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolda dalam penyelenggaraan penerimaan calon anggota Polri.

7. Sub Panitia Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat Sub Panda adalah panitia yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolwil/Kapolres dalam penyelenggaraan penerimaan calon anggota Polri.

8. Tim Rikkes adalah tim pelaksana Rikkes di tingkat Pusat yang merupakan bagian dari panitia penerimaan pusat, dan di tingkat Daerah yang merupakan bagian panitia penerimaan Daerah.

9. Status Kesehatan yang selanjutnya disingkat Stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan seseorang yang menggambarkan keadaan kesehatan yang bersangkutan pada saat dilakukan Rikkes, yang terdiri dari:
a. Stakes 1 adalah kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
b. Stakes 2 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
c. Stakes 3 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
d. Stakes 4 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga tidak memenuhi persyaratan medis untuk diterima/bertugas sebagai calon anggota Polri.

10. Hasil Supervisi Kesehatan adalah bentuk laporan Rikkes dan laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh supervisor.

Pasal 2
Tujuan peraturan ini yaitu sebagai pedoman bagi Tim Rikkes dalam melaksanakan Rikkes pada calon Anggota Polri demi terwujudnya keseragaman tindakan dan cara penilaian dalam pelaksanaan Rikkes.

Pasal 3
Prinsip dalam Rikkes bagi penerimaan calon Anggota Polri, meliputi:

a. objektif, yaitu dalam melaksanakan Rikkes senantiasa tidak memihak dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran dan Kode Etik Polri;

b. akurat, yaitu dalam melaksanakan Rikkes senantiasa memperhatikan ketelitian dan kecermatan;
c. transparan, yaitu semua tahapan Rikkes dilaksanakan secara terbuka di bawah pengawasan, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal, namun tetap memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran dan asas kepatutan;

d. akuntabel, yaitu pelaksanaan dan hasil Rikkes yang dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal, baik kepada Pimpinan Polri maupun kepada masyarakat;

e. non diskriminasi, yaitu dalam melaksanakan Rikkes senantiasa tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan;

f. humanis, yaitu dalam melaksanakan Rikkes senantiasa memperlakukan calon yang diperiksa secara manusiawi.

Pasal 4
Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
a. Tim Rikkes;
b. prosedur Rikkes;
c. sistem penilaian;
d. administrasi;
e. anggaran;
f. pengawasan dan pengendalian.

BAB II
TIM RIKKES


Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Rikkes

Pasal 5
Dalam pelaksanaan Rikkes terhadap calon Anggota Polri dibentuk Tim Rikkes.

Pasal 6
(1) Tim Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS, terdiri dari:
a. Panpus;
b. Panda;
c. Sub Panda.

(2) Tim Rikkes calon Brigadir Polisi, terdiri dari:
a. Supervisi Panpus;
b. Panda;
c. Sub Panda.

Bagian Kedua
Tim Rikkes Catar Akpol dan Calon PPSS

Pasal 7
Tim Rikkes Panpus Catar Akpol dan calon PPSS ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri, terdiri dari:
a. Ketua Tim, dijabat oleh Kapusdokkes Polri;
b. Ketua Pelaksana Tim, dijabat oleh Kabid Kesmapta;
c. Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Kes Ubad;
d. Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh pejabat yang ditunjuk;
e. Tim Pemeriksa;
f. Sub Tim Administrasi;
g. Sub Tim Logistik.

Pasal 8
Tim Rikkes Panda Catar Akpol dan calon PPSS ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda, terdiri dari:
a. Ketua Tim, dijabat oleh Kabiddokkes Polda;
b. Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Dukkes Polda;
c. Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Kaur Kesmapta Polda.
d. Tim Pemeriksa;
e. Sub Tim Administrasi;
f. Sub Tim Logistik.

Pasal 9
Tim Rikkes Sub Panda Catar Akpol dan calon PPSS ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda, terdiri dari:
a. Ketua Tim, dijabat oleh Kasi Dokkes Polwil/Kaur Dokkes Polres;
b. Sekretaris merangkap Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Paur Kes;
c. Tim Pemeriksa;
d. Sub Tim Administrasi;
e. Sub Tim Logistik.

Bagian Ketiga
Tim Rikkes Calon Brigadir Polisi

Pasal 10
Tim Rikkes Supervisi Panpus Calon Brigadir Polisi ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri, terdiri dari:
a. Penanggung jawab, dijabat oleh Kapusdokkes Polri;
b. Ketua Tim, dijabat oleh Kabid Kesmapta;
c. Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Kes Uji Badan (Ubad);
d. Tim Pemeriksa.

Pasal 11
Tim Rikkes Panda Calon Brigadir Polisi ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda, terdiri dari:
a. Ketua Tim, dijabat oleh Kabiddokkes Polda;
b. Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Dukkes Polda;
c. Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Kaur Kesmapta Polda.
d. Tim Pemeriksa;
e. Sub Tim Administrasi;
f. Sub Tim Logistik.

Pasal 12
Tim Rikkes Sub Panda ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolwil/Kapolres, terdiri dari:
a. Ketua Tim, dijabat oleh Kasi Dokkes Polwil/Kaur Dokkes Polres;
b. Sekretaris merangkap Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Paur Kes;
c. Tim Pemeriksa;
d. Sub Tim Administrasi;
e. Sub Tim Logistik.

BAB III
TUGAS TIM RIKKES

Bagian Kesatu
Tim Rikkes Panpus Catar Akpol dan Calon PPSS

Pasal 13
(1) Ketua Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas:
a. sebagai penanggung jawab pelaksanaan Rikkes;
b. melaksanakan koordinasi dengan para Ketua Tim Rikkes Panda;
c. mengawasi pelaksanaan kegiatan Rikkes yang dilakukan oleh Tim Rikkes Panpus.

(2) Ketua Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Panpus.

Pasal 14
(1) Ketua Pelaksana Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, melaksanakan tugas Ketua Tim Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

(2) Ketua Pelaksana Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.

Pasal 15
(1) Sekretaris Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertugas:
a. melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua Pelaksana Tim Rikkes;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang administrasi dan logistik;
c. melaporkan kegiatan tim secara periodik kepada Ketua Pelaksana Tim Rikkes untuk diteruskan kepada Ketua Tim Rikkes.

(2) Sekretaris Tim Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Tim Rikkes.

(3) Sekretaris Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
a. Sub Tim Administrasi;
b. Sub Tim Logistik.

Pasal 16
(1) Sub Tim Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, bertugas:
a. menyiapkan nama-nama personel Tim Rikkes yang berasal dari kesehatan Polri untuk diajukan kepada Ketua Panpus penerimaan calon anggota Polri guna pengesahannya;
b. menyusun petunjuk Tata Tertib dan urusan dalam yang diberlakukan pada Tim Rikkes Panda/Sub Panda yang bertugas dan calon yang diperiksa;
c. mengatur dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan Rikkes;
d. meneliti semua dokumen hasil Rikkes Daerah sebagai data awal;
e. melaksanakan kegiatan pengumpulan data hasil Rikkes dari Tim Pemeriksa dan mengolahnya dengan komputer;
f. menyusun daftar calon yang telah diperiksa, lengkap dengan kelainan dan stakesnya;
g. menyusun macam kelainan yang didapat pada calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan.

(2) Sub Tim Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Rikkes.

Pasal 17
(1) Sub Tim Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, bertugas:
a. menyiapkan formulir Rikkes dan formulir pelaporan;
b. menyiapkan, mengatur tempat, konsumsi dan fasilitas untuk arahan bagi Tim Pemeriksa sebelum pelaksanaan Rikkes;
c. menyusun rencana dan pertanggungjawaban keuangan tentang biaya persiapan dan pelaksanaan Panpus;
d. mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

(2) Sub Tim Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Rikkes.

Pasal 18
(1) Koordinator Tim Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, bertugas:
a. mengkoordinir seluruh rangkaian Rikkes;
b. mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa;
c. melaporkan pelaksanaan setiap tahapan Rikkes.

(2) Koordinator Tim Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Tim Rikkes.

Pasal 19
(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, bertugas:
a. melaksanakan kegiatan Rikkes terhadap calon termasuk Rikkes jiwa dan pemeriksaan fisik spesialistik;
b. bila diperlukan dapat melakukan rujukan (second opinion), dan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi;
c. mencatat kelainan dari hasil pemeriksaan pada formulir yang disediakan beserta Stakesnya;
d. menyerahkan hasil Rikkes kepada Sub Tim Administrasi untuk diolah dengan sistem komputer.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Tim Rikkes.

Bagian Kedua
Tim Rikkes Supervisi Panpus Calon Brigadir Polisi

Pasal 20
(1) Penanggung jawab Tim Rikkes Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertugas:
a. mengambil keputusan dalam hal yang tidak dapat diselesaikan oleh Ketua Tim Rikkes Supervisi Panpus;
b. memberikan penjelasan kepada para pejabat Panpus dan Panda tentang kondisi umum kesehatan calon.

(2) Penanggung jawab Tim Rikkes Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panpus.

Pasal 21
(1) Ketua Tim Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, bertugas:
a. sebagai penanggung jawab pelaksanaan Supervisi Rikkes;
b. melaksanakan koordinasi dengan para Ketua Tim Kesehatan Panda/Sub Panda;
c. mengawasi pelaksanaan kegiatan Rikkes yang dilakukan oleh Tim Rikkes Supervisi Panpus.

(2) Ketua Tim Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggungjawab Tim Rikkes Supervisi.

Pasal 22
(1) Sekretaris Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, bertugas:
a. mewakili Ketua Tim Rikkes bila Ketua Tim berhalangan;
b. melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua Tim Rikkes;
c. mengkoordinasikan kebutuhan personel, fasilitas dan perlengkapan kesehatan dalam rangka Supervisi Panpus;
d. melaporkan kegiatan tim secara periodik kepada Ketua Tim Rikkes;
e. mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

(2) Sekretaris Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.

(3) Sekretaris Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas administrasi dan logistik.

Pasal 23
(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, bertugas:
a. melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang pelaksanaannya diatur dan dikoordinasikan dengan Kabiddokkes Polda/Kasidokkes Polwil;
b. meneliti semua dokumen hasil Rikkes Panda/Sub Panda sebagai data awal;
c. menyusun kembali penempatan tenaga dokter dan paramedis dalam pelaksanaan supervisi serta dibuatkan Surat Perintah Kabiddokkes Polda;
d. memberikan arahan sebelum dan sesudah pelaksanaan supervisi Rikkes kepada seluruh Tim Rikkes yang terlibat.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes Supervisi.

Bagian Ketiga
Tugas Tim Rikkes Panda dan Sub Panda

Pasal 24
(1) Ketua Tim Rikkes Panda dan Sub Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 huruf a, bertugas:
a. sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada penerimaan calon anggota Polri;
b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Rikkes;
c. memimpin sidang evaluasi dan penentuan kelulusan atau menunjuk pejabat yang memimpin sidang evaluasi/kelulusan.

(2) Ketua Tim Rikkes Panda dan Sub Panda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panda/Sub Panda.

Pasal 25
(1) Sekretaris Tim Rikkes Panda dan Sub Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 12 huruf b, bertugas:
a. melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua Tim Rikkes;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang administrasi dan logistik;
c. melaporkan kegiatan tim secara periodik kepada Ketua Tim Rikkes.

(2) Sekretaris Tim Rikkes Panda dan Sub Panda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
a. Sub Tim Administrasi;
b. Sub Tim Logistik.

Pasal 26
(1) Sub Tim Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, bertugas:
a. menyiapkan nama-nama personel Tim Rikkes yang berasal dari kesehatan Polda, Polwil, dan Polres/ta untuk diajukan kepada Ketua Panda dan Sub Panda penerimaan calon anggota Polri guna pengesahannya;
b. menyusun petunjuk tata tertib dan urusan dalam yang diberlakukan pada Tim Rikkes Panda dan Sub Panda yang bertugas dan calon yang diperiksa;
c. mengatur dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan Rikkes;
d. melaksanakan kegiatan pengumpulan data hasil Rikkes dari Tim Pemeriksa dan mengolahnya dalam komputer;
e. menyusun daftar calon yang telah diperiksa, lengkap dengan kelainan dan Stakesnya;
f. menyusun macam kelainan yang didapat pada calon yang diperiksa dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Rikkes.

(2) Sub Tim Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Rikkes.

Pasal 27
(1) Sub Tim Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, bertugas:
a. menyiapkan formulir Rikkes dan formulir pelaporan;
b. menyiapkan, mengatur tempat, konsumsi dan fasilitas untuk arahan bagi Tim pemeriksa sebelum pelaksanaan Rikkes;
c. mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

(2) Sub Tim Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Rikkes.

Pasal 28
(1) Koordinator Tim Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, bertugas:
a. mengkoordinir seluruh rangkaian pelaksanaan Rikkes;
b. melaporkan pelaksanaan setiap tahapan Rikkes.

(2) Koordinator Tim Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes Panda dan Sub Panda.

Pasal 29
(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, bertugas:
a. melaksanakan kegiatan Rikkes;
b. mencatat hasil Rikkes beserta Stakesnya pada formulir yang disediakan untuk masing-masing calon.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Tim Rikkes.

BAB IV
PROSEDUR RIKKES

Bagian Kesatu
Rikkes Panpus Catar Akpol dan Calon PPSS

Pasal 30
(1) Prosedur Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS pada Panpus diklasifikasi dalam intensif II plus.
(2) Prosedur Rikkes intensif II plus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 31
(1) Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
a. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan riwayat penyakit;
b. Rikkes jiwa;
c. pemeriksaan fisik umum dan parade kesehatan;
d. pemeriksaan spesialistik;
e. pemeriksaan penunjang;
f. rujukan (second opinion);
g. pendalaman Rikkes;
h. evaluasi hasil Rikkes.

(2) Formulir yang dipergunakan dalam Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 32
Tahapan waktu dan kegiatan Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS, sebagai berikut:
a. tahap pertama, pengarahan terhadap Tim Rikkes serta penyiapan sarana dan prasarana Rikkes;
b. tahap kedua, pelaksanaan Rikkes jiwa (pengisian The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) dan scanning) serta pengulangan MMPI, bila diperlukan;
c. tahap ketiga, pelaksanaan Rikkes fisik paling banyak 120 (seratus dua puluh) orang perhari;
d. tahap keempat, proses pendalaman antar bidang spesialisasi dan penyelesaian administrasi hasil Rikkes;
e. tahap kelima, melaksanakan evaluasi hasil Rikkes secara terbuka.

Bagian Kedua
Rikkes Panda dan Sub Panda Catar Akpol dan Calon PPSS

Pasal 33
(1) Prosedur Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS pada Panda dan Sub Panda diklasifikasi dalam intensif II plus.
(2) Prosedur Rikkes intensif II plus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 34
(1) Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS pada tingkat Panda dan Sub Panda, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
a. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan riwayat penyakit;
b. pemeriksaan fisik umum dan parade kesehatan;
c. pemeriksaan penunjang;
d. rujukan (second opinion);
e. pendalaman Rikkes;
f. evaluasi hasil Rikkes.

(2) Formulir yang dipergunakan dalam Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 35
Tahapan kegiatan Rikkes meliputi 2 (dua) tahap:
a. tahap I, meliputi
1. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan formulir riwayat penyakit;
2. pemeriksaan fisik;
3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka;

b. tahap II, meliputi:
1. pemeriksaan penunjang;
2. rujukan (second opinion);
3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka.

Bagian Ketiga
Rikkes Supervisi Panpus Calon Brigadir

Pasal 36
(1) Rikkes Supervisi merupakan kegiatan pengulangan Rikkes secara terbatas terhadap calon yang dinyatakan lulus di tingkat Panda dan Sub Panda, yang dilaksanakan oleh tenaga medis dari Panpus berdasarkan surat perintah Kapolri.

(2) Rikkes terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
a. bagian kepala, meliputi:
1. palpasi tulang tengkorak;
2. mata, pemeriksaan buta warna;
3. THT, pemeriksaan perforasi Membrana Tympani;

b. bagian dada, meliputi:
1. jantung, pemeriksaan bunyi dan irama jantung;
2. paru, pemeriksaan ronkhi, dan wheezing;
c. bagian genitalia, meliputi:
1. varikokel;
2. hidrokel;
3. hernia;
4. undescensus testis;
5. obsgyn untuk wanita.

(3) Rikkes khusus obsgyn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 5, dilaksanakan oleh Tim Rikkes Bid Kesmapta Pusdokkes Polri.

(4) Rikkes selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Rikkes setempat di bawah kendali Tim Supervisi.

(5) Apabila diperlukan pendalaman Rikkes, dapat dilakukan rujukan (second opinion), terutama kelainan dengan Stakes 4 (nilai K2).

Pasal 37
(1) Hasil Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dicatat pada formulir Rikkes yang disediakan dengan mencantumkan keterangan kelainan yang ditemukan, serta menentukan Stakes;

(2) Hasil Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan K2/TMS direkomendasikan kepada Ketua Panda setempat.

Bagian Keempat
Rikkes Panda dan Sub Panda Calon Brigadir

Pasal 38
(1) Prosedur Rikkes calon Brigadir Polisi pada Panda dan Sub Panda diklasifikasi dalam intensif III plus.

(2) Prosedur Rikkes intensif III plus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 39
(1) Rikkes calon Brigadir Polisi pada tingkat Panda dan Sub Panda, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
a. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan riwayat penyakit;
b. pemeriksaan fisik umum dan parade kesehatan;
c. pemeriksaan penunjang;
d. rujukan (second opinion);
e. pendalaman Rikkes;
f. evaluasi hasil Rikkes.

(2) Formulir yang dipergunakan dalam Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 40
Tahapan kegiatan Rikkes meliputi 2 (dua) tahap:

a. tahap I meliputi:
1. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan formulir riwayat penyakit;
2. pemeriksaan fisik;
3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka;

b. tahap II, meliputi:
1. pemeriksaan penunjang;
2. rujukan (second opinion);
3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka.

BAB V
PENILAIAN HASIL RIKKES

Pasal 41
Penilaian hasil Rikkes meliputi:
a. memenuhi syarat (MS), dengan nilai:
1. baik (B);
2. cukup (C); dan
3. kurang (K1).

b. tidak memenuhi syarat (TMS) dengan nilai kurang sekali (K2).

Pasal 42
(1) Hasil Rikkes dengan nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 1, terdiri dari:
a. nilai 80 (delapan puluh), bila semua aspek mempunyai nilai Stakes 1;
b. nilai 75 (tujuh puluh lima), bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
c. nilai 73 (tujuh puluh tiga), bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
d. nilai 70 (tujuh puluh), bila terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.

(2) Hasil Rikkes dengan nilai C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 2, terdiri dari:
a. nilai 67 (enam puluh tujuh), bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
b. nilai 65 (enam puluh lima), bila terdapat 4 (empat) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
c. nilai 63 (enam puluh tiga), bila terdapat 5 (lima) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
d. nilai 60 (enam puluh):
1. bila terdapat 6 (enam) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
2. bila terdapat 3 (tiga) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.

(3) Hasil Rikkes dengan nilai K1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 3, terdiri dari:
a. nilai 57 (lima puluh tujuh) bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
b. nilai 56 (lima puluh enam) bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
c. nilai 55 (lima puluh lima) bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3.

Pasal 43
(1) Hasil Rikkes dengan nilai K2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, apabila mendapat nilai 50 (lima puluh), dengan ketentuan:
a. bila terdapat lebih dari 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
b. bila terdapat 1 (satu) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 4.
(2) Hasil Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diluluskan dengan alasan, dapat:
a. membahayakan diri dan/atau orang lain;
b. menularkan penyakit dan/atau merugikan lingkungan;
c. menyebabkan gangguan fungsi di samping estetika kurang dan/atau menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 44
Penilaian Stakes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI
ADMINISTRASI

Pasal 45
Administrasi Rikkes, meliputi:
a. sarana dan prasarana Rikkes;
b. personel Rikkes baik untuk kegiatan Rikkes tingkat Panda maupun tingkat Panpus;
c. sistem dan metode pelaporan.

Pasal 46
(1) Administrasi sarana dan prasarana Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, merupakan data sarana dan prasarana Rikkes yang dimiliki oleh Polri.
(2) Dalam hal sarana dan prasarana Rikkes Polri tidak tersedia, maka sarana dan prasarana tersebut dapat diperoleh melalui sistem kerja sama dengan pihak di luar Polri atas persetujuan Ketua Panpus dalam hal ini Pusdokkes Polri atau Ketua Panda dalam hal ini Kabiddokkes Polda maupun Ketua Sub Panda dalam hal ini Kaur Dokkes Polwil/Polres/ta.
(3) Sarana dan prasarana Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum digunakan telah distandardisasi dan dikalibrasi.

Pasal 47
(1) Administrasi personel Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, merupakan data personel medis di lingkungan Polri, baik dokter umum maupun spesialis, paramedis maupun non medis.
(2) Dalam hal diperlukan, administrasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan personel medis atau petugas lain dari luar Polri sesuai kompetensinya dalam Rikkes.

Pasal 48
Administrasi sistem dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
a. administrasi teknis Rikkes;
b. administrasi pelaporan;
c. administrasi umpan balik.

Pasal 49
Sistem dan metode administrasi teknis Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, sebagai berikut:
a. Ketua Tim Rikkes membuat kode pada daftar absensi peserta disimpan dalam file dan bersifat rahasia;
b. pengelompokan formulir Rikkes tanpa identitas peserta yang dimasukkan dalam map yang berisi 10 (sepuluh) orang peserta/map;
c. pencantuman kode pada tiap formulir Rikkes secara berurutan dan sistematis;
d. pemberian kode sebagai pengganti identitas peserta dilakukan sebelum Rikkes;
e. map yang berisi formulir Rikkes dibawa oleh anggota panitia Rikkes untuk berpindah bidang pemeriksaan yang berikutnya;
f. dokter pemeriksa mencantumkan kelainan beserta Stakesnya dengan membubuhkan paraf;
g. proses penilaian dilaksanakan secara terbuka pada setiap tahapan Rikkes, dipimpin oleh Ketua Tim Rikkes/Ketua Pelaksana Rikkes didampingi Sekretaris/Koordinator Tim Rikkes dan pemeriksa serta disaksikan oleh pengawas serta undangan lainnya;
h. berlaku sistem gugur pada setiap tahap Rikkes dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tingkat Panpus:
a) hasil Rikkes Panpus Catar Akpol dan calon PPSS dengan nilai K2/TMS, dilaporkan kepada Ketua Panpus, dan calon tidak dapat melanjutkan seleksi berikutnya;
b) hasil Rikkes Supervisi Panpus Calon Brigadir Polisi dengan nilai K2/TMS, dilaporkan kepada Ketua Panda/Sub Panda;

2. tingkat Panda/Sub Panda:
a) bagi calon dengan nilai K2/TMS pada Rikkes tahap I tidak dapat melanjutkan seleksi berikutnya dan dilaporkan kepada Ketua Panda/Sub Panda;
b) pada Rikkes tahap II, penilaian ditentukan dengan menghitung kembali nilai Stakes dari nilai Rikkes tahap I ditambah nilai Stakes pemeriksaan penunjang.

Pasal 50
Sistem dan metode administrasi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, sebagai berikut:
a. tingkat Panpus:
1. Catar Akpol dan calon PPSS:
a) laporan ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi tingkat Pusat dengan format laporan hasil Rikkes yang berisi Nomor Urut, Nomor Kode Calon, nilai kuantitatif, dan keterangan (MS/TMS), ditandatangani oleh Ketua Tim Rikkes/Ketua Pelaksana Rikkes Panpus dan pengawas, disertai berita acara penyerahan hasil Rikkes;
b) laporan diserahkan kepada Sekretaris Panitia Seleksi tingkat Pusat;
c) pengumuman kelulusan dilaksanakan oleh Sekretaris Panitia Seleksi tingkat Pusat;
d) rekapitulasi disusun oleh Tim Administrasi Rikkes, ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Rikkes untuk disimpan sebagai arsip;

2. calon Brigadir Polisi:
a) daftar nilai K2/TMS, ditujukan kepada Ketua Panda/Sub Panda dengan format laporan yang berisi Nomor Urut, Nomor Ujian Daerah, Nama, nilai kualitatif dan kuantitatif serta keterangan (kelainan kesehatan yang ditemukan), ditandatangani oleh Tim Rikkes;
b) laporan hasil supervisi yang berisi daftar nilai K2/TMS beserta evaluasinya ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi tingkat Pusat;
c) laporan hasil supervisi dan rekapitulasi diserahkan kepada Ketua Tim Rikkes sesuai waktu yang telah ditetapkan;

b. tingkat Panda/Sub Panda:
1. laporan hasil Rikkes sesuai format yang telah ditetapkan dengan mencantumkan Nomor Urut, Nomor Ujian Daerah, Nama Calon, keterangan (MS/TMS) dan ditandatangani oleh Ketua Tim Rikkes, Ketua Panda/Sub Panda, dan pengawas;
2. laporan hasil Rikkes setiap tahapan Rikkes, ditujukan kepada Sekretaris Panda/Sub Panda;
3. Tim Administrasi wajib melengkapi formulir Rikkes dengan nama peserta, nomor ujian dan tanda tangan setelah tahapan Rikkes selesai dan diumumkan kelulusannya;
4. pengumuman hasil Rikkes dilakukan oleh Sekretariat Panda/Sub Panda;
5. membuat rekapitulasi hasil Rikkes dengan memasukkan data lengkap (Nomor Urut, Nomor Kode, Nomor Ujian Daerah, Nama Calon, penilaian, dan keterangan yang berisi kelainan kesehatan yang ditemukan);
6. laporan ditujukan kepada Ketua Tim Rikkes Supervisi Panpus meliputi formulir Rikkes lembar ketiga, fotokopi hasil pemeriksaan penunjang, dan rekapitulasi.

Pasal 51
(1) Sistem dan metode administrasi umpan balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilaksanakan untuk kepuasan calon anggota Polri yang dinyatakan TMS, guna mengetahui kelainannya dengan cara:
a. secara tidak langsung, yaitu melalui amplop tertutup yang berisi sertifikat keterangan medis tentang kelainan kesehatan penyebab ketidaklulusan calon, dari Bidkesmapta Pusdokkes Polri untuk tahap seleksi Catar Akpol dan calon PPSS tingkat Pusat, dan dari Biddokkes Polda untuk tahap seleksi Catar Akpol dan calon PPSS serta calon Brigadir Polisi tingkat Panda/Sub Panda, setelah proses seleksi selesai;
b. secara langsung, yaitu penjelasan kepada calon secara lisan mengenai kelainan kesehatan penyebab ketidaklulusan calon yang tertuang dalam sertifikat keterangan medis.

(2) Pelaksanaan sistem dan metode administrasi umpan balik secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling cepat 2 (dua) hari setelah proses seleksi selesai.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 52
Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Rikkes Supervisi Panpus dan Rikkes Panda/Sub Panda dibebankan kepada anggaran Polri.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawas

Pasal 53
Pelaksanaan pengawasan kegiatan Rikkes, baik di tingkat Panpus maupun Panda, wajib melibatkan Pengawas Rikkes.

Pasal 54
Pengawas Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi:
a. pengawas eksternal;
b. pengawas internal.

Pasal 55
(1) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri dari:
a.pengawas eksternal medis, berasal dari anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi IDI;
b. pengawas eksternal non medis, berasal dari luar Polri yang mewakili kelompok masyarakat dan diizinkan oleh Ketua Panitia Seleksi Panpus/Panda/Sub Panda.

(2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dan tahap Rikkes calon anggota Polri dengan tetap memperhatikan asas kepatutan.

Pasal 56
(1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, berasal dari personel internal Polri, baik dari inspektorat maupun Propam dan ditunjuk dengan Surat Perintah Kapolri untuk tingkat Panpus dan dengan Surat Perintah Kapolda untuk tingkat Panda/sub Panda.

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan melakukan pengawasan pada seluruh proses Rikkes, kecuali pada kegiatan Rikkes yang hanya boleh disaksikan oleh dokter serta pada tempat-tempat pemeriksaan tertentu yang memiliki ketentuan khusus, antara lain: rontgen, laboratorium, dan rekam jantung.

Pasal 57
Para pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, hanya dapat mengamati dan mengawasi proses pelaksanaan Rikkes dan tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi.

Pasal 58
Tempat pemeriksaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) yang dilarang untuk dimasuki oleh Pengawas eksternal dan internal non medis diberi tanda "Hanya Khusus Petugas Rikkes".

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 59
(1) Panda/Sub Panda membuat laporan hasil pelaksanaan Rikkes kepada Lemdik Polri, berupa formulir Rikkes (lembar ke-1), dengan dilampiri hasil foto toraks, rekam jantung, laboratorium, dan rekapitulasi hasil Rikkes bagi calon yang dinyatakan lulus sebagai peserta didik.

(2) Panda/Sub Panda membuat laporan ke Panpus (Bid Kesmapta Pusdokkes Polri) berupa formulir Rikkes (lembar ke-2), dengan dilampiri fotokopi keterangan hasil foto toraks, rekam jantung, laboratorium, dan rekapitulasi hasil Rikkes, bagi calon yang dinyatakan lulus tingkat daerah sebelum pelaksanaan Supervisi Panpus.

(3) Biddokkes menyimpan formulir Rikkes (lembar ke-3) Panda/Sub Panda beserta fotokopi hasil foto toraks, rekam jantung, laboratorium, dan rekapitulasi hasil Rikkes.

(4) Tim Rikkes Panpus dan Panda/Sub Panda membuat kajian dan melaporkan kepada Ketua Panpus dan Ketua Panda.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis tentang Rikkes penerimaan Anggota Polri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 15 April 2009
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,




Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,




ANDI MATTALATTA
Read More

September 16, 2017

Apa Itu Catur Prasetia dan Tribrata

Sebagain kalian mungkin banyak yang sering mendengar apa itu catur prasetia dan tribrata tapi kalian tidak tau apa itu catur prasetia dan tibrata. Maka akan saya jelaskan catur Prasetai dan Tribrata adalah salah satu Sumpah Para Anggota Kepolisian yang akan di lantik setelah lulus pendidikan seuai dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian silahkan Baca Di SINI

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Isi Dari Tri Brata :


KAMI POLISI INDONESIA

  1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 
  2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. 
  3. Senantiasa melindungi, mengayomi Dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. 

Isi Dari Catur Prasetya


Sebagai insan bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara, untuk :
  1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, 
  2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, 
  3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum, 
  4. Memelihara perasaan tentram dan damai.
Read More

August 31, 2017

Undang-Undang Kepolisian

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAESIA



NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Menimbang : 
bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing; 
bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia; 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 





Mengingat : 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 



Dengan persetujuan bersama antara


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


DAN


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :


UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.


BAB I


KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 
  1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
  2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
  3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. 
  4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
  5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 
  6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
  7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 
  8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. 
  9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 
  10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunya wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
  12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
  13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.


Pasal 2


Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.






Pasal 3

1. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : 
  • kepolisian khusus; 
  • penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau 
  • bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 
2. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.




Pasal 4


Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.



Pasal 5


1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.


2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).




BAB II


SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Pasal 6


1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.


2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.


3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 7


Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.


Pasal 8


1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.


2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 9


1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.


2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas : 
penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 
penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 


Pasal 10


1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.


2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.



Pasal 11


1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.


2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.


3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.


4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.


5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.


6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.


7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.


8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12


1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.


2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.


BAB III


TUGAS DAN WEWENANG


Pasal 13


Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. menegakkan hukum; dan 
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Pasal 14


1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 
melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 
turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 
menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 
melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 


2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 15


  1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: 
  2. menerima laporan dan/atau pengaduan; 
  3. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; 
  4. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
  5. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
  6. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian; 
  7. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 
  8. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
  9. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 
  10. mencari keterangan dan barang bukti; 
  11. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
  12. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 
  13. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 
  14. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.


2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : 
  1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; 
  2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 
  3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 
  4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
  5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; 
  6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; 
  7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 
  8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; 
  9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 
  10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; 
  11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. 

3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.




Pasal 16


  1. (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
    a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
    c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
    d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
    f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    h. mengadakan penghentian penyidikan;
    i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
    j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
    k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 






(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: 
tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 
harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 
pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 
menghormati hak asasi manusia. 






Pasal 17


Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.






Pasal 18


(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.


(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.






Pasal 19


(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.


(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.






























BAB IV


ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA






Pasal 20


1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas : 
a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 
b. Pegawai Negeri Sipil. 


2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.






Pasal 21


(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut : 
a. warga negara Indonesia; 
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; 
e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; 
f. sehat jasmani dan rohani; 
g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan; 
h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan 
lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian. 






(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.






Pasal 22


(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.


(2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.






Pasal 23


Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut : "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :


bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;


bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;


bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;


bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;


bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan


bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".


Pasal 24


(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.


(2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.










Pasal 25


(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.


(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.






Pasal 26


(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.


(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.






Pasal 27


(1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


(2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.






Pasal 28


(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.


(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.


(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.






Pasal 29


(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.


(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.






Pasal 30


(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.


(2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.


(3) Pemerintah.


BAB V


PEMBINAAN PROFESI






Pasal 31


Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.






Pasal 32


(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.


(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.






Pasal 33


Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.






Pasal 34


(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.


(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.


(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.






Pasal 35


(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.


(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.






Pasal 36


(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.


(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.














BAB VI


LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL






Pasal 37


(1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.


(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.






Pasal 38


(1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas : 
a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 
memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. 


(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk : 
mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan 
menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. 






Pasal 39


1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.


2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.


3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.






Pasal 40


Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.






BAB VII


BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA






Pasal 41


(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


(2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.


(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.






Pasal 42


1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.


2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.


3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.


4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.










BAB VIII


KETENTUAN PERALIHAN






Pasal 43


Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku : 
semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 




tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer. 




tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum. 


BAB IX


KETENTUAN PENUTUP






Pasal 44


Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.






Pasal 45


Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta 


pada tanggal 8 Januari 2002






PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd






MEGAWATI SOEKARNOPUTRI






Diundangkan di Jakarta


a
pada tanggal 8 Januari 2002


SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


ttd


BAMBANG KESOWO
Read More