April 20, 2018

Tes Kesehatan Di Penerimaan Polri 2018

Penerimaan polri tahun 2018 adalah penerimaan polri dengan banyak terobosan baru, mulai dari tahapan seleksi penerimaan polri 2018 yang di ganti sampai beberapa soal yang mengalami perubahan yang drasitis yang akan anda rasakan di penerimaan polri 2018 ini. Tahapan berikutnya setelah PSIKOTES adalah tes KESEHATAN.  Dalam tes kesehatan polri untuk penerimaan polri 2018 tidak akan di ambil persentasi nilai,

Hanya ada Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak memenuhi Syarat (TMS) bukan lagi nilai seperti tahun-tahun yang lalu. jadi Dalam tes kesehatan tidak ada point untuk tahap perengkinggan akhir. dan dapat di pastikan jika kamu tidak memenuhi standar akan di Gugur di seleksi kesehatan ini.

Dalam tes Kesehatan di penerimaan Polri 2018 masih menggunakan 2 tahap, yaitu tes kesehatan 1 dan tes kesehatan 2.

Untuk menggambarkan Nilai kesehatan:
  1. Stakes 1 adalah kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
  2. Stakes 2 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
  3. Stakes 3 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
  4. Stakes 4 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga tidak memenuhi persyaratan medis untuk diterima/bertugas sebagai calon anggota Polri.
      Nah Itu adalah Gambaran Singkat tentang NILAI Kesehatan, tapi karena kesehatan tidak ada nilai maka untuk tahun ini STAKES 3 sudah tidak akan lolos tes kesehatan di penerimaan polri 2018 tidak seperti tahun-tahun lalu.




      1. Tahap Kesehatan 1


      Tahap ini adalah tahap dimana jumlah peserta masih sangat banyak sehingga tes ini sangat melelahkan dan waktu yang cukup lama, calon siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan masuk bergantian di pos-pos cek kesehatan setelah selesai masuk lagi ke pos kesehatan yang lain.


      Tes Kesehatan Pertama Khusus tes bagian tubuh luar seperti:

      1. Tinggi Badan dan Berat Badan 
      2. Tensi Darah 
      3. Kebersihan Kulit dan Wajah 
      4. THT (telingga Hidung dan Tenggorokan 
      5. Alat Reproduksi dan tes Virgin (Untuk Wanita)
      6. Vorikel dan hernia (untuk Pria)
      7. Ambeien 
      8. Tangan 
      9. Jemari 
      10. Kesehatan 
      11. Mata termasuk tes buta warna
      12. Gigi 
      13. Anus 
      14. Bentuk kaki X dan O 
      15. Varises
      16. Tes Nadi permenit 

      Tahap Kedua, Tes Kesehatan Kedua


      Tes kesehatan kedua adalah tes menjelang pantohir, atau sidang kelulusan . Biasanya jumlah peserta sudah sangat jauh berkurang dari tes kesehatan awal. dan disini adalah persaingan yang sangat ketat karena tes ini adalah tes mencari yang paling sehat diantara orang yang sehat. 

      Berbeda dengan tes kesehatan pertama yang bisa dipersiapkan dari jauh hari untuk mengobati kekurangan, di tes ini adalah pemeriksaan bagian dalam tubuh jadi sepertinya ini adalah tes yang murni tidak bisa di manipulasi kesehatan tubuhnya dalam arti tidak bisa di oprasi jika ada kekurangan dsb. 

      Tes Kesehatan kedua memang cukup memakan biaya besar dalam pengadaaanya, bisa jadi ini adalah alasan mengapa tes ini diadakan di akhir tes, agar siswa yang akan di cek juga jauh lebih sedikit. Tapi tenang para calon siswa tidak akan diminta dana untuk cek kesehatan kedua ini. 



      Adapun tes kesehatan kedua ini adalah:
      1. Pemeriksaan foto Toraks;


      2. Pemeriksaan elektrokardiografi (EKG);


      3. Pemeriksaan urine, meliputi :

      • kejernihan;
      • berat jenis (BJ);
      • tingkat keasaman;
      • leukosit;
      • nitrit;
      • protein;
      • reduksi;
      • urobilinogen;
      • keton;
      • bilirubin;
      • eritrosit;
      • sedimen;
      4. Pemeriksaan darah, meliputi :
      • hemoglobin;
      • leukosit;
      • eritrosit;
      • trombosit;
      • hematokrit;
      • laju endap darah;
      • hitung jenis;
      5. Pemeriksaan kimia darah, meliputi :
      • serum glutamat piruvate transaminase (SGPT);
      • gula darah (harus puasa sebelum di tes).

      6. pemeriksaan tambahan (Plus), meliputi:



      • Narkotika dan obat-obatan (narkoba), meliputi:
      • imuno serologis, meliputi hepatitis B serum 
      • Kimia darah, meliputi: kolesterol total dan 
      • uji kehamilan untuk calon Polisi Wanita.
      • Morfin, THC, Amfetamin, Metamfetamin dan 
      • Benzodiazepin;
      • antigen (HBs Ag), anti HIV dan VDRL;
      • kreatinin;

      Read More

      March 25, 2018

      Tahapan Seleksi Penerimaan Brigadir Polri 2018

      bimbelpolri.com. Dalam Penerimaan Polri tahun 2018 ada sedikit perbedaan dalam tes dan persentase perengkingan sidang akhir. perbedaan yang paling mencolok adalah tes psikotes di lakukan sebelum tes kesehatan pertama, dan tes jasmani dilaksanakan sebelum tes akademik.



      tahapan seleksi brigadir polri 

      1. 26 Maret s/d 11 April : Kampanye, pendaftaran online dan verifikasi + ukur tinggi dan berat badan

      2. 26 Maret s/d 12 April : Giat verifikasi

      3. 13 April : Penandatanganan Pakta Integritas

      4. 3 s/d 15 April : Rikmin awal, ukur tinggi dan berat badan oleh tim rikmin, tim rikkes dan tim uji jasmani. Pengumuman Rikmin Awal

      5. 17 s/d 18 April : Pemeriksaan Psikologi Tahap I & Pengumuman

      6. 23 April s/d 4 Mei : Pemeriksaan Kesehatan I & Pengumuman

      7. 10 s/d 14 Mei : Uji Kemampuan Jasmani + Anthropometri & Pengumuman

      8. 20 s/d 21 Mei : Uji Akademik & Pengumuman

      9.  26 s/d 29 Mei : Pemeriksaan Kesehatan II & Pengumuman

      10. 3 s/d 10 Juni : Pemeriksaan Psikologi Tahap II & Pendalaman PMK serta Pengumuman

      11. 20 s/d 23 Juni : Pemeriksaan Administrasi Akhir & Pengumuman

      12. 25 s/d 28 Juni : Supervisi Bintara & Tamtama serta Pengumuman

      13. 25 Juni : Sidang Lulus Sementara

      14. 3 Agustus : Sidang Kelulusan Akhir

      15. 7 Agustus : Buka Pendidikan


      Seleksi penerimaan polri 2018 masih sama yaitu menggunakan sistem Gugur. jadi setiap tahap akan menggugurkan beberapa calon sampai akhir tersisa sedikit saja

      itulah tahapan seleksi penerimaan polri 2018 penting sekali mengetahuinya agar para calon siswa dan orang tua bisa mempersiapkan tahapan demi tahapan seperti mempersiapkan ujian nasional. tetap berlatih dan belajar.
      Read More

      Penerimaan Polri Brigadir 2018

      Bimbel POLRI akan memberikan informasi seputar penerimaan Brigadir tahun 2018. Pembukaan tiap tahun selalu melibatkan siswa yang baru lulus, pembukaan ini juga berlaku di tahun 2018. Siswa yang lulus sekolah 2018 atau yang sekarang masih kelas 3 SMA bisa mengikutinya, Kenapa seperti itu?
      Karena dalam setiap seleksi di tiap tahunnya jumlah peserta terbanyak adalah siswa kelas 3 SMA yang baru lulus. Bila mereka tidak di libatkan, di khawatirkan peserta tes tidak akan maksimal jika hanya mengharapkan pendaftar dari alumni tahun 2017 yang notabenya di perkirakan sudah Kuliah atau bekerja di tempat lain.


      Tahun 2018 Pembukaan Sama seperti tahun 2017,
      Pembukaan jatuh pada tanggal 26 Maret Sampai 11 April 2018, jika para calon tidak bisa mendaftar lewat online harap langsung datang ke POLRES masing-masing dengan membawa berkas-berkas yang di butuhkan. Jika ada pertanyaan baiknya bisa langsung datang ke polda masing-masing karena ada sedikit perbedaan fariasi tiap polda. jadi info langsung cari di biro SDM polda masing-masing..


      Jika sudah Berkas sudah siap dan ingin mendaftar online silahkan daftar di :








      Persyaratan Umum :
      1. warga negara Indonesia
      2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
      3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
      4. pendidikan paling rendah SMU/sederajat
      5. usia minimal 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri)        
      6. sehat jasmani dan rohani
      7. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat)
      8. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

      Persyaratan Khusus :
      1. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
      2. lulusan:
        1. SMA/sederajat:
          1. Bagi lulusan sebelum tahun 2018 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata rapot ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi dua) minimal 60,00;
          2. Bagi lulusan tahun 2018 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata Rapor ditambah nilai rata-rata USBN dibagi dua) minimal 70,00;
        2. lulusan D-III dengan IPK minimal 2,75 dan Akreditasi Prodi minimal B
      3. bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2018) melampirkan nilai rata-rata rapor semester I minimal 70,00 dan setelah lulus melampirkan ijasah dengan akhir sesuai pada poin b;
      4. bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemenbuddikdasmen;
      5. umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri T.A. 2018:
        1. lulusan SMA/sederajat umur minimal 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan maksimal 21 tahun;
        2. lulusan D-III umur minimal 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan maksimal 24 tahun;
      6. belum pernah menikah/hamil atau melahirkan bagi Casis wanita dan belum pernah menikah dan atau mempunyai anak kandung/biologis bagi Casis pria serta sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan Bintara Polri, ditambah 2 (dua) tahun setelah lulus, dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kades;
      7. tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
      8. dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah (RS Pemerintah atau Klinik BNN/BNP/BNK);
      9. berdomisili minimal 2 tahun  pada saat buka pendidikan di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga kecuali calon peserta Bintara Kompetensi Khusus tidak berlaku ketentuan domisili, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
      10. bagi calon/peserta yang berusaha menggunakan sponsor/koneksi/katabelece dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi;
      11. bagi calon Bintara yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS;
      12. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:
        1. mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
        2. bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri;
      13. pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres/Pabanrim atau Subpanda sesuai dengan Kartu Tanda Penuduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)
      14. membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang di tandatangani oleh calon peserta, orang tua dan wali
      Persyaratan Lainnya :
      1. Berijazah:
        1. lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS/Bahasa (bukan lulusan Paket A dan B) atau SMK sesuai dengan kompetensi tugas pokok Polri (kecuali Tata Busana dan Tata Kecantikan)
        2. lulusan D-III keperawatan dengan IPK minimal 2,75 dan Akreditasi Prodi minimal B kecuali yang berasal dari Polda Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan akreditasi minimal C dengan IPK minimal 2,80;
      2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
        1. Pria : 165 cm;
        2. Wanita : 160 cm;
      3. tinggi badan khusus Etnis Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
        1. Daerah Pesisir :
          1. Pria : 163 cm;
          2. Wanita : 158 cm;
        2. Daerah Pegunungan:
          1. Pria : 160 cm;
          2. Wanita : 155 cm;
      4. pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai domisili;

      Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut :
      1.  sistem gugur:
        1. pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        2. pemeriksaan dan pengujian psikologi tahap I dengan penilaian secara kuantitatif;
        3. pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        4. pengujian kesamaptaan jasmani dengan penilaian secara kuantitatif;
        5. pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        6. pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        7. pemeriksaan psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        8. pendalaman PMK dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        9. pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
      2. sistem rangking;
        • pengujian akademik penilaian secara kuantitatif dengan materi sebagai berikut:
          • pengetahuan umum;
          • Bahasa Indonesia;
          • Bahasa Inggris;
      3. sidang terbuka penetapan kelulusan sementara dan kelulusan akhir;

      sistem penilaian untuk menentukan ranking :

      hasil uji akademik (apabila terdapat nilai akhir akademis sama kma maka ranking ditentukan berdasarkan nilai) :
      1.  bahasa inggris;
      2.  bahasa indonesia;
      3.  nilai UN (2 (dua) angka di belakang koma);
      4.  nilai akhir sekolah;
      kelulusan akhir (apabila terdapat nilai akhir seleksi sama maka ranking ditentukan berdasarkan) :
      1. nilai akhir Ujian Akademik;
      2. nilai akhir Pemeriksaan Psikologi;
      3. nilai un (2 (dua) angka di belakang koma)
      4. nilai akhir sekolah


      OTPUT                   : pangkat Bripda (Brigadir Polisi Dua) 

      Gaji Minimal           : Rp. 3.200.200
      Lama Pendidikan    : 7 Bulan

      Tempat pendidikan : SPN 

      Read More

      Penerimaan Tamtama Polri tahun 2018

      bimbelpolri.com. Kali ini kami akan akan memberikan informasi tentang penerimaan tamtama 2017 meskipun penerimaan kali ini tidak sebanyak tahun-tahun lalu penerimaaan polri jalur tamtama tetap akan di buka dan dapat dipastikan persaingat ketat terjadi penerimaan polri jalur tamtama tahun 2017 akan di buka pendaftaran onlinenya pada tanggal
      26 Maret - 11 April 2018 walaw realisasinya mungkin akan ada keterlambatan sedikit tetapi penerimaan polri 2017 jalur tamtama polri akan tetap dibuka tanggal itu dan jadwalnya tidak akan bertabrakan dengan ujian nasional para siswa sma. berikut ini persyaratannya


      Persyaratan Umum :
      1. warga Negara Indonesia (pria);
      2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
      4. pendidikan paling rendah SMU / sederajat;
      5. berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);
      6. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);
      7. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari polres setempat;
      8. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
      9. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Kepolisian.

      Persyaratan Khusus :
      1. pria bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
      2. berijazah serendah-rendahnya SMA/sederajat jurusan IPA/IPS/Bahasa (bukan lulusan Paket A dan B)  atau SMK yang sesuai dengan kompetensi tugas Polri (kecuali Tata Busana dan Tata Kecantikan) dengan kriteria lulus dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi (dengan melampirkan Surat Izin Mengemudi (SIM B);
      3. bagi yang masih duduk di kelas XII SMA/sederajat atau SMK melampirkan surat keterangan dari Kepala Sekolah, setelah dinyatakan lulus menyerahkan ijazah;
      4. umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Tamtama Polri T.A. 2018, minimal 17 tahun 8 bulan dan maksimal 22 tahun;
      5. tinggi badan minimal 165 cm,  khusus etnis Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 163 cm;
      6. tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
      7. dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah (RS Pemerintah atau Klinik BNN/BNP/BNK);
      8. membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang di tandatangani oleh calon peserta, orang tua dan wali;
      9. berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
      10. belum pernah menikah dan atau mempunyai anak kandung/biologis serta sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan Tamtama Polri, ditambah 2 (dua) tahun setelah lulus, dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kades;
      11. bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai saat diangkat menjadi Tamtama Polri;
      12. memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;
      13. tidak terikat Perjanjian Ikatan Dinas dengan instansi lain;
      14. bagi calon Tamtama yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS kesehatan;
      15. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:
        1. mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
        2. bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Tamtama Polri
      Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut :
      1. sistem gugur:
        1. pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        2. pemeriksaan dan pengujian psikologi tahap I dengan penilaian secara kuantitatif;
        3. pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        4. pengujian kesamaptaan jasmani dengan penilaian secara kuantitatif;
        5. pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        6. pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        7. pemeriksaan psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS) ;
        8. pendalaman PMK dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        9. pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
      2. sistem rangking;
        • pengujian akademik dengan penilaian secara kuantitatif, yang meliputi  :
          1. pengetahuan umum;
          2. Bahasa Indonesia;
          3. Bahasa Inggris;
      3. sidang terbuka penetapan kelulusan sementara dan kelulusan akhir;


      Read More

      Penerimaan Akpol di Penerimaan Polri 2018

      Bimbel POLRI akan memberikan informasi seputar penerimaan akpol tahun 2017, Penerimaan polri tahun 2017 tetap sama seperti tahun  2016, untuk memenuhi kebutuhan personil dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka tahun 2016 AKPOL tetap menerima siswa dari Lulusan SMA sederajat.


      Penerimaan Akpol tahun 2018  Jatuh Pada Tanggal 26 Maret  -11 April 2018



      Pendaftaran masih menggunakan Sistem Online di http://penerimaan.polri.go.id/, jika para calon tidak bisa mendaftar lewat online harap langsung datang ke Polres masing-masing dengan membawa berkas-berkas yang di butuhkan. Jika ada pertanyaan baiknya bisa langsung datang ke polres masing-masing karena ada sedikit perbedaan fariasi tiap polda. jadi info langsung cari Polres/ta/tabes terdekat masing-masing


      Berikut ini adalah Syarat dan ketentuan yang kemungkinan besar masih berlaku di penerimaan polri 2018 :


      Persyaratan Umum :
      1. warga Negara Indonesia (pria atau wanita)
      2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
      3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
      4. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan)
      5. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri
      6. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari polres setempat
      7. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
      8. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian

      Persyaratan Khusus :
      1. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
      2. berijazah serendah-rendahnya SMA/sederajat jurusan IPA/IPS (bukan lulusan Paket A,B dan C)  dengan ketentuan:
        1. nilai kelulusan rata-rata Hasil Ujian Akhir Nasional/UAN (bukan nilai gabungan):
          1. tahun 2013 dengan nilai rata-rata minimal 7,0;
          2. tahun 2014 dengan nilai rata-rata minimal 6,5;
          3. tahun 2015 s.d. 2017 dengan nilai rata-rata minimal 60,00;
          4. tahun 2018 akan ditentukan kemudian;
        2. nilai kelulusan rata-rata Hasil Ujian Akhir Nasional/UAN (bukan nilai gabungan) khusus Papua dan Papua Barat:
          1. tahun 2013 dengan nilai rata-rata minimal 6,5;
          2. tahun 2014 dengan nilai rata-rata minimal 6,0;
          3. tahun 2015 s.d. 2017 dengan nilai rata-rata minimal 60,00;
          4. tahun 2018 akan ditentukan kemudian;
        3. bagi  lulusan  tahun  2018 (yang masih kelas XII)  nilai  rapor rata-rata kelas XII semester I minimal  70,00  dan  setelah lulus menyerahkan nilai Ujian Nasional dengan nilai rata-rata yang akan ditentukan kemudian;
        4. bagi yang berusia 16 sampai dengan kurang dari 17 tahun dengan ketentuan nilai rata-rata ujian Nasional minimal 75,00 dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan nilai Ujian Nasional minimal 75,00;
      3. ketentuan tentang Ujian Nasional perbaikan:
        1. bagi lulusan 2014 s.d. 2017 yang mengikuti Ujian Nasional (UN) perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan Taruna Akpol T.A. 2018 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan;
        2. sedangkan calon peserta yang mengulang di kelas XII baik disekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Taruna Akpol T.A. 2018;
      4. berusia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
      5. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
        1. Pria      : 165  (seratus enam puluh lima) cm;  
        2. Wanita  : 163  (seratus enam puluh tiga) cm;
      6. belum pernah menikah/hamil atau melahirkan bagi peserta calon Taruni dan belum pernah punya anak kandung/biologis bagi peserta calon Taruna serta sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;
      7. tidak bertato/memiliki bekas tato dan tidak ditindik/memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
      8. bagi peserta calon Taruna/i yang telah gagal karena pidana/asusila atau Taruna/i yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak dapat mendaftar kembali;
      9. dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah (RS Pemerintah atau Klinik BNN/BNP/BNK);
      10. membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang di tandatangani oleh calon peserta, orang tua dan wali;
      11. bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemenbuddikdasmen;
      12. berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
      13. bagi peserta calon Taruna/i yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP/KK atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY sedangkan untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perankingan pada Polda asal sesuai domisili KTP/KK;
      14. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri;
      15. memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;
      16. tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu instansi lain;
      17. bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS kesehatan;
      18. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:
        1. mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
        2. bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna Akpol;
      Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut :
      1. tingkat Panda meliputi materi seleksi sebagai berikut:
        1. sistem gugur meliputi:
          1. pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
          2. pemeriksaan psikologi tahap I (tertulis) dengan penilaian secara kuantitatif;
          3. pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
          4. pengujian jasmani dengan penilaian secara kuantitatif;
          5. antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
          6. pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
          7. pendalaman Penelusuran Mental Kepribadian dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
          8. pemeriksaan psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
          9. pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        2. sistem rangking dalam pengujian akademik dengan penilaian secara kuantitatif yang meliputi:
          1. pengetahuan umum;
          2. bahasa Indonesia;
          3. matematika (IPA dan IPS);
        3. sidang terbuka penetapan kelulusan Panda;
      2. tingkat Panpus meliputi materi seleksi sebagai berikut:
        1. sistem gugur meliputi:
          1. pemeriksaan administrasi dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
          2. pemeriksaan kesehatan dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
          3. pemeriksaan psikologi wawancara dengan penilaian secara kuantitatif;
          4. pendalaman PMK dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
          5. pengujian jasmani dengan penilaian secara kuantitatif;
          6. antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
        2. sistem ranking.
          1. pengujian akademik dengan penilaian secara kuantitatif yang meliputi uji TPA dan Bahasa Inggris;
          2. pemeriksaan penampilan;
        3.  sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat pusat;

      OUT PUT                : Pangkat IPDA (Inspektur Polisi Dua)
      Gaji Minimal           : Rp. 3.681.800 belum termasuk remunerasi
      Lama Pendidikan    : 4 Tahun    
      Tempat Pendidikan : AKPOL SEMARANG






      PENGUMUMAN TAHUN 2017




      PENGUMUMAN TAHUN 2014





      PENGUMUMAN TAHUN 2013


      Read More

      January 16, 2018

      Penerimaan SIPSS Polri 2018

      Bimbel POLRI akan memberikan informasi seputar penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana tahun 2018, untuk memenuhi kebutuhan personil dalam melaksanakan tugas-tugasnya di karena tenaga profesional yang berkurang karena sejumlah anggota pensiun maka tahun 2018 menerima Alumni Universitas Sarjana dan Diploma 4 untuk menjadi Anggota kepolisian.

      Tahun 2018 Pembukaan akan di adakan di lebih dahulu dibanding pembukaan brigadir,tamtama dan akpol.

      0
      Pembukaan Tanggal 15 Januari - 1 Februari 2018 Segera Persiapkan Syarat-syarat kamu dan DAFTAR DI

      http://penerimaan.polri.go.id/



      Februari tiap polda akan sudah mulai melakukan SOSIALISASI,
       Adapun Syarat untuk bisa mendaftar adalah :



      penerimaan polri sumber sarjana sipss 2018

      Prodi yang dibutuhkan :
      1. S2 PROFESI KEDOKTERAN FORENSIK
      2. S2 PROFESI KEDOKTERAN KLINIS
      3. S2 PROFESI PSIKOLOGI
      4. S1 PROFESI KEDOKTERAN UMUM
      5. S1 SENI MUSIK
      6. S1 PSIKOLOGI
      7. S1 KOMUNIKASI
      8. S1 DESAIN GRAFIS/DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
      9. S1 TEKNIK INFORMATIKA
      10. S1 TEKNIK KIMIA
      11. S1 TEKNIK PENERBANGAN
      12. DIV AHLI NAUTIKA TK. III

      Persyaratan Umum :
      1. Warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
      2. beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
      3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
      4. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
      5. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan minimal setingkat RSUD);
      6. tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
      7. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
      8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia ditugaskan pada Satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya
      Persyaratan Khusus :

      1. pria dan wanita belum pernah menjadi anggota Polri;
      2. berijazah :
        1. S2 Profesi sesuai dengan prodi yang dibutuhkan diatas;
        2. S1 Profesi sesuai dengan prodi yang dibutuhkan diatas;
        3. S1 sesuai dengan prodi yang dibutuhkan diatas;
        4. D-IV Ahli Nautika Tk. III (wajib memiliki ijazah Ahli Nautika Tk. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia)
      3. khusus untuk Prodi Kedokteran :
        1. Dokter Forensik dan Klinis menyertakan surat keterangan lulus dari Kepala Bagain program pendidikan Dokter Spesialis (ijasah dokter spesialis)
        2. Dokter umum wajib mempunyai Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) dan Surat Tanda Registrasi (STR) definitif
      4. bagi lulusan yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan program studi yang terakreditasi A dan B dengan IPK minimal 2,75 (terdaftar di BAN-PT) wajib melampirkan tanda lulus/ijazah yang dilegalisir/diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Akademik
      5. bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi
      6. umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan SIPSS T.A. 2018 :
        1. maksimal 33 (tiga puluh tiga) tahun untuk S-2 Profesi;
        2. maksimal 29 (dua puluh sembilan) tahun untuk S-1 Profesi;
        3. maksimal 26 (dua puluh enam) tahun untuk S-1/D-IV dan Khusus S-1 Seni Musik maksimal umur 28 (dua puluh delapan) tahun;
      7. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku) :
        1. pria : 160 (seratus enam puluh) cm
        2. wanita : 155 (seratus lima puluh lima) cm
      8. belum pernah menikah (belum pernah hamil/melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, khusus S-2 Profesi diperbolehkan sudah menikah namun bagi wanita belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama pendidikan pembentukan
      9. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri
      10. tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain;
      11. mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembentukan Polri;
      12. mengikuti dan lulus pemeriksaan dan pengujian sebagai berikut :
        1. Tingkat daerah dengan sistem ranking (tidak menggugurkan) meliputi :
          1. pemeriksaan administrasi;
          2. pemeriksaan kesehatan tahap I;
          3. pemeriksaan psikologi tertulis;
          4. pemeriksaan kesehatan tahap II;
          5. rikmin akhir dan penentuan kelulusan akhir daerah
        2. Tingkat pusat dengan sistem gugur meliputi :
          1. pemeriksaan administrasi;
          2. uji Kompetensi (praktek sesuai Profesi/ Prodi)
          3. pemeriksaan kesehatan I dan II termasuk (Kesehatan jiwa);
          4. pemeriksaan psikologi wawancara;
          5. pemeriksaan PMK/Wawancara;
          6. uji kesamaptaan jasmani;
          7. Uji Akademik menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan materi tes Tes Potensi Akademik (TPA) dan TOEFL
          8. Penentuan Kelulusan Akhir
        3. nilai Jasmani tetap mempedomani Peraturan Kapolri Nomor: Kep/399N/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor: Kep/698/X11/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang pedoman administrasi Ujian Kemampuan Jasmani, renang dan Pemeriksaan Antropometri untuk penerimaan pegawai Negeri pada Polri, sedangkan Nilai Batas Lulus AkhirJasmani adalah 41 dengan nnengabaikan nilai 0 (nol) pada setiap item tes
      OUT PUT                          : Pangkat IPDA (Inspektur Polisi Dua)
      Gaji Minimal                     : Rp. 3.681.800 belum termasuk remunerasi
      Lama Pendidikan              : 6 Bulan
      Buka Pendidikan               : 7 Maret 2018
      Tempat Pendidikan           : SETUKPA LEMDIKPOL SUKABUMI

      Persyaratan lebih lengkap dapat dilihat di Polres / Polda terdekat.


      PENGUMUMAN TAHUN 2016

      PENGUMUMAN TAHUN 2015







      Pembukaan SIPSS tahun 2015
      Pembukaan SIPSS tahun 2015




      PENGUMUMAN TAHUN 2014





      PENGUMUMAN TAHUN 2013




      PENGUMUMAN TAHUN 2011



      Read More

      October 29, 2017

      Tes Kesemaptaan Jasmani Penerimaan Polri 2018

      Para calon siswa BRIGADIR, AKPOL dan SIPSS saatnya kalain mempersiapkan tes jasmani yang pasti akan kalian lewati dalam penerimaan polri 2018 karena lawan kalian atau pesaing kalin juga sudah pasti mempersiapkan tes jasmani  ini agar dapat nilai yang Tertinggi guna menyingkirkan lawan di seleksi Pantokhir. Tahapan seleksi tes jasmani meliputi Kesemaptaan A, Kesemaptaan B dan Renang; Lari 12 menit, Pull Up (Pria), Chinning(Wanita), Sit Up, Push Up, Shuttel Run, dan Pemeriksaan Anthropometrik. Berikut ini adalah penjelasan dan cara penilaian tes jasmani.

      Tahap Kesemaptaan A Lari 12 menit


      bimbelpolri.blogspot.com . Sederhananya untuk tes ini berlari sejauh-jauhnya selama 12 menit   dan setelah waktu berakhir 12 menit panitia akan membunyikan peluit panjang tanda waktu sudah habis baru panjang lintasan peserta di ukur berapa meter siswa berlari.

      Tes jasmani lari 12 menit ini biasanya berlari di stadion lapangan sepak bola yang memiliki keliling lapangan kurang lebih 420 m.



      Tahap Kesemaptaan A Lari 12 menit
      tes jasmani polri
      untuk mendapatkan nilai 100 di tes jasmani lari 12 menit kamu harus berlari setidaknya 
      untuk laki-laki : jarak lari 3444 meter (8,2 x Keliling lapangan)
      untuk wanita :  jarak lari 3095 meter (7,4 x keliling lapangan)


      Berikut ini adalah daftar Penilaian Lari 12 menit penerimaan polri  2018



      Tahap Kesemaptaan B


      Materi yang diujikan adalah pull up(pria) / chinning (wanita), ujian sit up, push up dan shuttle run.


      1. Push UP 

      Laki-laki 


      Ketentuan hitungan


      1. Dihitung satu hitungan mulai saat mengangkat badan dengan meluruskan lengan sampai lengan benar-benar lurus
      2. Kemudian turun kembali dengan tubuh lurus sampai berjarak 1 kepal (± 10 cm) dari tanah langsung mengangkat badan untuk hitungan berikutnya
      3. Gerakan yang tidak benar tidak memperoleh hitungan


      push Up Laki

      push Up Laki

      push Up Laki
      push Up Laki

      Push UP Untuk Wanita

      Ketentuan hitungan
      1. satu hitungan dimulai dari gerakan mengangkat badan ke atas sampai lengan lurus, badan membentuk sudut ± 30 derajat dengan tanah

      2. setelah turun ke posisi semula sampai badan berjarak ±10 cm dari tanah langsung mengangkat badan untuk hitungan berikutnya



      push Up wanita tes jasmani kesemaptaan polri

      push Up wanita tes jasmani kesemaptaan polri

      push Up wanita tes jasmani kesemaptaan polri

      Daftar penilaian Push Up





      2. Sit Up


      LAKI-LAKI

      Ketentuan hitungan

      1. dihitung satu hitungan dari sikap terlentang sampai siku tangan kanan melampaui lutut sebelah kiri atau sebaliknya


      2. gerakan yang salah tidak mendapatkan hitungan

      Sit Up Laki-laki tes Polri




      WANITA

      Ketentuan hitungan

      1. dihitung 1 hitungan mulai dari sikap berbaring terlentang kemudian mengangkat badan sampai sikap duduk minimal 90 derajat
      2. kemudian kembali ke posisi semula untuk hitungan berikutnya

      3. peserta tidak diperbolehkan istirahat atau berhenti melakukan gerakan pada posisi semula (berbaring terlentang) lebih dari 5 detik apabila terjadi maka  
      gerakan dinyatakan selesai

      4. gerakan salah tidak dihitung


      Sit Up wanita tes Polri

      Sit Up wanita tes Polri

      Sit Up wanita tes Polri


      Berikut ini adalah daftar penilaian Nilai Sit Up laki-laki dan perempuan



      3. PULL UP


      Pull Up Laki-laki



      Gerakan pull up laki-laki
      a. peserta mengangkat badan dengan kekuatan kedua tangan sampai dagu melewati palang
      b. gerakan selanjutnya turun menggantung seperti sikap permulaan kemudian kembali mengangkat badan dengan kedua tangan sampai dagu melewati palang (seperti gerakan di atas), demikian diulang terus menerus sebanyak mungkin selama 1 menit

      Chinning (untuk wanita)

      Jika Laku-laki Pull Up maka untuk wanita adalah Chining UP gerakannya berbeda dengan pria.
      b. kedua lengan lurus memegang palang, posisi kaki maju selangkah kedepan lebih kurang (30 cm), badan dan kaki merebahkan ke belakang membentuk sudut 45 derajat dengan tanah



      ChinningChinning

      Gerakan

      a. tarik badan ke arah palang dengan kedua kaki tetap lurus sampai dada bagian atas menyentuh palang, dagu harus melampaui palang

      b. kemudian kembali ke sikap semula posisi lengan lurus

      c. gerakan dilakukan selama 1 menit



      4. Shuttle run 

      adalah lari membentuk angka 8 diantara 2 buah tiang yang berjarak 10 meter sebanyak 3 kali sampai kembali ke tempat start semula. Tes ini untuk mengukur akselerasi dan kelincahan tiap peserta. gerakan untuk laki-laki sama dengan perempuan , gerakannya adalah sebagai merikut


      Shuttel run lari angka 8 tes jasmani


      Sikap Permulaan

      1. kelompok peserta yang terdiri dari 3 - 4 orang mengambil posisi start berdiri di belakang garis start di sebelah kanan atau kiri masing-masing tiang
      2. dalam posisi “siap” menunggu aba-aba dari penguji
      Gerakan

      1. Setelah ada aba-aba “ya” peserta lari secepat mungkin menuju tiang yang berada di depannya sampai melewati tiang langsung memutar berbalik kembali ke tempat semula menuju ke tiang pertama

      2. Apabila peserta start dari sebelah kanan tiang maka yang bersangkutan berlari menuju ke sebelah kiri tiang di depannya kemudian berbalik memutar melewati tiang menuju ke sebelah kanan tiang pertama sehingga membentuk angka delapan, dilakukan sebanyak 3 kali putaran bolak-balik, demikian pula sebaliknya apabila peserta start dari sebelah kiri

      3. posisi finish, apabila peserta saat start di sebelah kanan tiang pertama maka pada putaran ke 3 ketika berada di tiang ke 2 berlari lurus ke depan ke arah sesuai posisi pada waktu start, demikian pula sebaliknya
      4. peserta tidak diperbolehkan memegang tiang pada waktu berlari.


      Daftar penilaian :






      Tahap Kesemaptaan Renang

      Penilaian untuk renang sangat lah sederhana

      Gaya Renang


      Peserta menggunakan gaya yang dikuasai (bebas gaya).

      Peserta yang Memenuhi Syarat (MS) :


      1. peserta menempuh jarak 25 meter;
      2. waktu yang ditempuh oleh peserta dengan Nilai Batas Lulus 41 adalah untuk pria diatas 55 detik dan wanita diatas 60 detik.


      Peserta yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) :
      1. Peserta tidak mencapai jarak 25 meter;
      2. Mendapat nilai 0 (nol) karena tidak melaksanakan ujian renang;
      3. Mendapatkan nilai dibawah nilai batas lulus.
      tes renang polri
      tes renang polri


      tes renang polri

      Nilai Renang Polri




      Read More

      Macam-macam Kriteria Nilai Kesehatan di tes Penerimaan Polri 2018

      Dalam Tes kesehatan di Penerimaan Polri 2018 di penerimaan brigadir, penerimaan sipss, penerimaan akpol, penerimaan tamtama maupun penerimaaan polwan mendatang penilaian kesehatan masih berpatokan pada PERATURAN  KAPOLRI NO 5 TAHUN 2009 yang menggambarkan kategori calon peserta yang tergolong MS Memenuhi Standar atau yang dalam kategori TMS Tidak memenuhi standar.  Dalam penerimaan polri 2018 kesehatan mengalami penurunan bobot di penilaian tahap akhir karena kelebihan bobotnya diberikan ke tes Kesemaptaan Jasmani jadi hati-hati dengan Tes Kesemaptaan di tahun 2018 harus di persiapkan lebih baik lagi.

      Apa saja yang di teskan dalam Kesemaptaan Jasmani 2018 Silahkan Baca Disini

      Untuk menggambarkan kesehatan:


      1. Stakes 1 adalah kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri
      2. Stakes 2 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
      3. Stakes 3 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
      4. Stakes 4 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga tidak memenuhi persyaratan medis untuk diterima/bertugas sebagai calon anggota Polri.


      PENILAIAN HASIL RIKKES


      Penilaian hasil Rikkes meliputi:


      A. memenuhi syarat (MS), dengan nilai:

      1. baik (B);
      2. cukup (C); dan
      3. kurang (K1).

      B. tidak memenuhi syarat (TMS) dengan nilai kurang sekali (K2).


      1. Hasil Rikkes dengan nilai B terdiri dari:

      • nilai 80 (delapan puluh), bila semua aspek mempunyai nilai Stakes 1;
      • nilai 75 (tujuh puluh lima), bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2
      • nilai 73 (tujuh puluh tiga), bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2
      • nilai 70 (tujuh puluh), bila terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.
      2. Hasil Rikkes dengan nilai C terdiri dari:
      • nilai 67 (enam puluh tujuh), bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      • nilai 65 (enam puluh lima), bila terdapat 4 (empat) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      • nilai 63 (enam puluh tiga), bila terdapat 5 (lima) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      • nilai 60 (enam puluh): bila terdapat 6 (enam) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      • bila terdapat 3 (tiga) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.


      3. Hasil Rikkes dengan nilai K1 terdiri dari:


      • nilai 57 (lima puluh tujuh) bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
      • nilai 56 (lima puluh enam) bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
      • nilai 55 (lima puluh lima) bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3.


      4. Hasil Rikkes dengan nilai K2,


      Nilai 50 (Lima Puluh) bila:
      1. bila terdapat lebih dari 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
      2. bila terdapat 1 (satu) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 4.


      tidak diluluskan dengan alasan, dapat:

      1. membahayakan diri dan/atau orang lain;
      2. menularkan penyakit dan/atau merugikan lingkungan;
      3. menyebabkan gangguan fungsi di samping estetika kurang dan/atau menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas.

      Macam-macam Kriteria Nilai Kesehatan di tes Penerimaan Polri 2018
      Adapun Isi Peraturan Kepolisian dapap di lihat di bawah ini
      ================================================================================
       
       
      PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR 5 TAHUN 2009
      TENTANG
      PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
      PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

      KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

      Menimbang: 
      a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan hakiki bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan terwujudnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kuat;
      b. bahwa dalam rangka penerimaan calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kesehatan dan kesamaptaan yang prima, diperlukan pemeriksaan kesehatan bagi calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      c. bahwa untuk terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara objektif dan akurat, perlu adanya standardisasi tata cara, persyaratan, pemeriksaan, dan penilaian;
      d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

      Mengingat: 
      1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

      2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

      3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

      MEMUTUSKAN:

      Menetapkan:    PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

      BAB I
      KETENTUAN UMUM


      Pasal 1
      Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
      1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

      2. Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

      3. Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Rikkes adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan untuk seleksi calon anggota Polri.

      4. Calon anggota Polri adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses seleksi kesehatan untuk menjadi:
      a. calon Taruna Akademi Kepolisian (Catar Akpol), dan calon Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS);
      b. calon Brigadir Polisi.
      5. Panitia Penerimaan Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adalah panitia yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolri dalam penyelenggaraan penerimaan calon anggota Polri.

      6. Panitia Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat Panda adalah panitia yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolda dalam penyelenggaraan penerimaan calon anggota Polri.

      7. Sub Panitia Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat Sub Panda adalah panitia yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolwil/Kapolres dalam penyelenggaraan penerimaan calon anggota Polri.

      8. Tim Rikkes adalah tim pelaksana Rikkes di tingkat Pusat yang merupakan bagian dari panitia penerimaan pusat, dan di tingkat Daerah yang merupakan bagian panitia penerimaan Daerah.

      9. Status Kesehatan yang selanjutnya disingkat Stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan seseorang yang menggambarkan keadaan kesehatan yang bersangkutan pada saat dilakukan Rikkes, yang terdiri dari:
      a. Stakes 1 adalah kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
      b. Stakes 2 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
      c. Stakes 3 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
      d. Stakes 4 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga tidak memenuhi persyaratan medis untuk diterima/bertugas sebagai calon anggota Polri.

      10. Hasil Supervisi Kesehatan adalah bentuk laporan Rikkes dan laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh supervisor.

      Pasal 2
      Tujuan peraturan ini yaitu sebagai pedoman bagi Tim Rikkes dalam melaksanakan Rikkes pada calon Anggota Polri demi terwujudnya keseragaman tindakan dan cara penilaian dalam pelaksanaan Rikkes.

      Pasal 3
      Prinsip dalam Rikkes bagi penerimaan calon Anggota Polri, meliputi:

      a. objektif, yaitu dalam melaksanakan Rikkes senantiasa tidak memihak dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran dan Kode Etik Polri;

      b. akurat, yaitu dalam melaksanakan Rikkes senantiasa memperhatikan ketelitian dan kecermatan;
      c. transparan, yaitu semua tahapan Rikkes dilaksanakan secara terbuka di bawah pengawasan, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal, namun tetap memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran dan asas kepatutan;

      d. akuntabel, yaitu pelaksanaan dan hasil Rikkes yang dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal, baik kepada Pimpinan Polri maupun kepada masyarakat;

      e. non diskriminasi, yaitu dalam melaksanakan Rikkes senantiasa tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan;

      f. humanis, yaitu dalam melaksanakan Rikkes senantiasa memperlakukan calon yang diperiksa secara manusiawi.

      Pasal 4
      Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
      a. Tim Rikkes;
      b. prosedur Rikkes;
      c. sistem penilaian;
      d. administrasi;
      e. anggaran;
      f. pengawasan dan pengendalian.

      BAB II
      TIM RIKKES


      Bagian Kesatu
      Pembentukan Tim Rikkes

      Pasal 5
      Dalam pelaksanaan Rikkes terhadap calon Anggota Polri dibentuk Tim Rikkes.

      Pasal 6
      (1) Tim Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS, terdiri dari:
      a. Panpus;
      b. Panda;
      c. Sub Panda.

      (2) Tim Rikkes calon Brigadir Polisi, terdiri dari:
      a. Supervisi Panpus;
      b. Panda;
      c. Sub Panda.

      Bagian Kedua
      Tim Rikkes Catar Akpol dan Calon PPSS

      Pasal 7
      Tim Rikkes Panpus Catar Akpol dan calon PPSS ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri, terdiri dari:
      a. Ketua Tim, dijabat oleh Kapusdokkes Polri;
      b. Ketua Pelaksana Tim, dijabat oleh Kabid Kesmapta;
      c. Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Kes Ubad;
      d. Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh pejabat yang ditunjuk;
      e. Tim Pemeriksa;
      f. Sub Tim Administrasi;
      g. Sub Tim Logistik.

      Pasal 8
      Tim Rikkes Panda Catar Akpol dan calon PPSS ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda, terdiri dari:
      a. Ketua Tim, dijabat oleh Kabiddokkes Polda;
      b. Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Dukkes Polda;
      c. Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Kaur Kesmapta Polda.
      d. Tim Pemeriksa;
      e. Sub Tim Administrasi;
      f. Sub Tim Logistik.

      Pasal 9
      Tim Rikkes Sub Panda Catar Akpol dan calon PPSS ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda, terdiri dari:
      a. Ketua Tim, dijabat oleh Kasi Dokkes Polwil/Kaur Dokkes Polres;
      b. Sekretaris merangkap Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Paur Kes;
      c. Tim Pemeriksa;
      d. Sub Tim Administrasi;
      e. Sub Tim Logistik.

      Bagian Ketiga
      Tim Rikkes Calon Brigadir Polisi

      Pasal 10
      Tim Rikkes Supervisi Panpus Calon Brigadir Polisi ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri, terdiri dari:
      a. Penanggung jawab, dijabat oleh Kapusdokkes Polri;
      b. Ketua Tim, dijabat oleh Kabid Kesmapta;
      c. Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Kes Uji Badan (Ubad);
      d. Tim Pemeriksa.

      Pasal 11
      Tim Rikkes Panda Calon Brigadir Polisi ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda, terdiri dari:
      a. Ketua Tim, dijabat oleh Kabiddokkes Polda;
      b. Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Dukkes Polda;
      c. Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Kaur Kesmapta Polda.
      d. Tim Pemeriksa;
      e. Sub Tim Administrasi;
      f. Sub Tim Logistik.

      Pasal 12
      Tim Rikkes Sub Panda ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolwil/Kapolres, terdiri dari:
      a. Ketua Tim, dijabat oleh Kasi Dokkes Polwil/Kaur Dokkes Polres;
      b. Sekretaris merangkap Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Paur Kes;
      c. Tim Pemeriksa;
      d. Sub Tim Administrasi;
      e. Sub Tim Logistik.

      BAB III
      TUGAS TIM RIKKES

      Bagian Kesatu
      Tim Rikkes Panpus Catar Akpol dan Calon PPSS

      Pasal 13
      (1) Ketua Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas:
      a. sebagai penanggung jawab pelaksanaan Rikkes;
      b. melaksanakan koordinasi dengan para Ketua Tim Rikkes Panda;
      c. mengawasi pelaksanaan kegiatan Rikkes yang dilakukan oleh Tim Rikkes Panpus.

      (2) Ketua Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Panpus.

      Pasal 14
      (1) Ketua Pelaksana Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, melaksanakan tugas Ketua Tim Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

      (2) Ketua Pelaksana Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.

      Pasal 15
      (1) Sekretaris Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertugas:
      a. melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua Pelaksana Tim Rikkes;
      b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang administrasi dan logistik;
      c. melaporkan kegiatan tim secara periodik kepada Ketua Pelaksana Tim Rikkes untuk diteruskan kepada Ketua Tim Rikkes.

      (2) Sekretaris Tim Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Tim Rikkes.

      (3) Sekretaris Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
      a. Sub Tim Administrasi;
      b. Sub Tim Logistik.

      Pasal 16
      (1) Sub Tim Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, bertugas:
      a. menyiapkan nama-nama personel Tim Rikkes yang berasal dari kesehatan Polri untuk diajukan kepada Ketua Panpus penerimaan calon anggota Polri guna pengesahannya;
      b. menyusun petunjuk Tata Tertib dan urusan dalam yang diberlakukan pada Tim Rikkes Panda/Sub Panda yang bertugas dan calon yang diperiksa;
      c. mengatur dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan Rikkes;
      d. meneliti semua dokumen hasil Rikkes Daerah sebagai data awal;
      e. melaksanakan kegiatan pengumpulan data hasil Rikkes dari Tim Pemeriksa dan mengolahnya dengan komputer;
      f. menyusun daftar calon yang telah diperiksa, lengkap dengan kelainan dan stakesnya;
      g. menyusun macam kelainan yang didapat pada calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan.

      (2) Sub Tim Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Rikkes.

      Pasal 17
      (1) Sub Tim Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, bertugas:
      a. menyiapkan formulir Rikkes dan formulir pelaporan;
      b. menyiapkan, mengatur tempat, konsumsi dan fasilitas untuk arahan bagi Tim Pemeriksa sebelum pelaksanaan Rikkes;
      c. menyusun rencana dan pertanggungjawaban keuangan tentang biaya persiapan dan pelaksanaan Panpus;
      d. mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

      (2) Sub Tim Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Rikkes.

      Pasal 18
      (1) Koordinator Tim Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, bertugas:
      a. mengkoordinir seluruh rangkaian Rikkes;
      b. mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa;
      c. melaporkan pelaksanaan setiap tahapan Rikkes.

      (2) Koordinator Tim Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Tim Rikkes.

      Pasal 19
      (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, bertugas:
      a. melaksanakan kegiatan Rikkes terhadap calon termasuk Rikkes jiwa dan pemeriksaan fisik spesialistik;
      b. bila diperlukan dapat melakukan rujukan (second opinion), dan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi;
      c. mencatat kelainan dari hasil pemeriksaan pada formulir yang disediakan beserta Stakesnya;
      d. menyerahkan hasil Rikkes kepada Sub Tim Administrasi untuk diolah dengan sistem komputer.

      (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Tim Rikkes.

      Bagian Kedua
      Tim Rikkes Supervisi Panpus Calon Brigadir Polisi

      Pasal 20
      (1) Penanggung jawab Tim Rikkes Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertugas:
      a. mengambil keputusan dalam hal yang tidak dapat diselesaikan oleh Ketua Tim Rikkes Supervisi Panpus;
      b. memberikan penjelasan kepada para pejabat Panpus dan Panda tentang kondisi umum kesehatan calon.

      (2) Penanggung jawab Tim Rikkes Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panpus.

      Pasal 21
      (1) Ketua Tim Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, bertugas:
      a. sebagai penanggung jawab pelaksanaan Supervisi Rikkes;
      b. melaksanakan koordinasi dengan para Ketua Tim Kesehatan Panda/Sub Panda;
      c. mengawasi pelaksanaan kegiatan Rikkes yang dilakukan oleh Tim Rikkes Supervisi Panpus.

      (2) Ketua Tim Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggungjawab Tim Rikkes Supervisi.

      Pasal 22
      (1) Sekretaris Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, bertugas:
      a. mewakili Ketua Tim Rikkes bila Ketua Tim berhalangan;
      b. melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua Tim Rikkes;
      c. mengkoordinasikan kebutuhan personel, fasilitas dan perlengkapan kesehatan dalam rangka Supervisi Panpus;
      d. melaporkan kegiatan tim secara periodik kepada Ketua Tim Rikkes;
      e. mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

      (2) Sekretaris Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.

      (3) Sekretaris Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas administrasi dan logistik.

      Pasal 23
      (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, bertugas:
      a. melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang pelaksanaannya diatur dan dikoordinasikan dengan Kabiddokkes Polda/Kasidokkes Polwil;
      b. meneliti semua dokumen hasil Rikkes Panda/Sub Panda sebagai data awal;
      c. menyusun kembali penempatan tenaga dokter dan paramedis dalam pelaksanaan supervisi serta dibuatkan Surat Perintah Kabiddokkes Polda;
      d. memberikan arahan sebelum dan sesudah pelaksanaan supervisi Rikkes kepada seluruh Tim Rikkes yang terlibat.

      (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes Supervisi.

      Bagian Ketiga
      Tugas Tim Rikkes Panda dan Sub Panda

      Pasal 24
      (1) Ketua Tim Rikkes Panda dan Sub Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 huruf a, bertugas:
      a. sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada penerimaan calon anggota Polri;
      b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Rikkes;
      c. memimpin sidang evaluasi dan penentuan kelulusan atau menunjuk pejabat yang memimpin sidang evaluasi/kelulusan.

      (2) Ketua Tim Rikkes Panda dan Sub Panda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panda/Sub Panda.

      Pasal 25
      (1) Sekretaris Tim Rikkes Panda dan Sub Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 12 huruf b, bertugas:
      a. melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua Tim Rikkes;
      b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang administrasi dan logistik;
      c. melaporkan kegiatan tim secara periodik kepada Ketua Tim Rikkes.

      (2) Sekretaris Tim Rikkes Panda dan Sub Panda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
      a. Sub Tim Administrasi;
      b. Sub Tim Logistik.

      Pasal 26
      (1) Sub Tim Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, bertugas:
      a. menyiapkan nama-nama personel Tim Rikkes yang berasal dari kesehatan Polda, Polwil, dan Polres/ta untuk diajukan kepada Ketua Panda dan Sub Panda penerimaan calon anggota Polri guna pengesahannya;
      b. menyusun petunjuk tata tertib dan urusan dalam yang diberlakukan pada Tim Rikkes Panda dan Sub Panda yang bertugas dan calon yang diperiksa;
      c. mengatur dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan Rikkes;
      d. melaksanakan kegiatan pengumpulan data hasil Rikkes dari Tim Pemeriksa dan mengolahnya dalam komputer;
      e. menyusun daftar calon yang telah diperiksa, lengkap dengan kelainan dan Stakesnya;
      f. menyusun macam kelainan yang didapat pada calon yang diperiksa dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Rikkes.

      (2) Sub Tim Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Rikkes.

      Pasal 27
      (1) Sub Tim Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, bertugas:
      a. menyiapkan formulir Rikkes dan formulir pelaporan;
      b. menyiapkan, mengatur tempat, konsumsi dan fasilitas untuk arahan bagi Tim pemeriksa sebelum pelaksanaan Rikkes;
      c. mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

      (2) Sub Tim Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Rikkes.

      Pasal 28
      (1) Koordinator Tim Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, bertugas:
      a. mengkoordinir seluruh rangkaian pelaksanaan Rikkes;
      b. melaporkan pelaksanaan setiap tahapan Rikkes.

      (2) Koordinator Tim Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes Panda dan Sub Panda.

      Pasal 29
      (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, bertugas:
      a. melaksanakan kegiatan Rikkes;
      b. mencatat hasil Rikkes beserta Stakesnya pada formulir yang disediakan untuk masing-masing calon.

      (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Tim Rikkes.

      BAB IV
      PROSEDUR RIKKES

      Bagian Kesatu
      Rikkes Panpus Catar Akpol dan Calon PPSS

      Pasal 30
      (1) Prosedur Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS pada Panpus diklasifikasi dalam intensif II plus.
      (2) Prosedur Rikkes intensif II plus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

      Pasal 31
      (1) Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
      a. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan riwayat penyakit;
      b. Rikkes jiwa;
      c. pemeriksaan fisik umum dan parade kesehatan;
      d. pemeriksaan spesialistik;
      e. pemeriksaan penunjang;
      f. rujukan (second opinion);
      g. pendalaman Rikkes;
      h. evaluasi hasil Rikkes.

      (2) Formulir yang dipergunakan dalam Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

      Pasal 32
      Tahapan waktu dan kegiatan Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS, sebagai berikut:
      a. tahap pertama, pengarahan terhadap Tim Rikkes serta penyiapan sarana dan prasarana Rikkes;
      b. tahap kedua, pelaksanaan Rikkes jiwa (pengisian The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) dan scanning) serta pengulangan MMPI, bila diperlukan;
      c. tahap ketiga, pelaksanaan Rikkes fisik paling banyak 120 (seratus dua puluh) orang perhari;
      d. tahap keempat, proses pendalaman antar bidang spesialisasi dan penyelesaian administrasi hasil Rikkes;
      e. tahap kelima, melaksanakan evaluasi hasil Rikkes secara terbuka.

      Bagian Kedua
      Rikkes Panda dan Sub Panda Catar Akpol dan Calon PPSS

      Pasal 33
      (1) Prosedur Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS pada Panda dan Sub Panda diklasifikasi dalam intensif II plus.
      (2) Prosedur Rikkes intensif II plus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

      Pasal 34
      (1) Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS pada tingkat Panda dan Sub Panda, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
      a. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan riwayat penyakit;
      b. pemeriksaan fisik umum dan parade kesehatan;
      c. pemeriksaan penunjang;
      d. rujukan (second opinion);
      e. pendalaman Rikkes;
      f. evaluasi hasil Rikkes.

      (2) Formulir yang dipergunakan dalam Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

      Pasal 35
      Tahapan kegiatan Rikkes meliputi 2 (dua) tahap:
      a. tahap I, meliputi
      1. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan formulir riwayat penyakit;
      2. pemeriksaan fisik;
      3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka;

      b. tahap II, meliputi:
      1. pemeriksaan penunjang;
      2. rujukan (second opinion);
      3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka.

      Bagian Ketiga
      Rikkes Supervisi Panpus Calon Brigadir

      Pasal 36
      (1) Rikkes Supervisi merupakan kegiatan pengulangan Rikkes secara terbatas terhadap calon yang dinyatakan lulus di tingkat Panda dan Sub Panda, yang dilaksanakan oleh tenaga medis dari Panpus berdasarkan surat perintah Kapolri.

      (2) Rikkes terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
      a. bagian kepala, meliputi:
      1. palpasi tulang tengkorak;
      2. mata, pemeriksaan buta warna;
      3. THT, pemeriksaan perforasi Membrana Tympani;

      b. bagian dada, meliputi:
      1. jantung, pemeriksaan bunyi dan irama jantung;
      2. paru, pemeriksaan ronkhi, dan wheezing;
      c. bagian genitalia, meliputi:
      1. varikokel;
      2. hidrokel;
      3. hernia;
      4. undescensus testis;
      5. obsgyn untuk wanita.

      (3) Rikkes khusus obsgyn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 5, dilaksanakan oleh Tim Rikkes Bid Kesmapta Pusdokkes Polri.

      (4) Rikkes selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Rikkes setempat di bawah kendali Tim Supervisi.

      (5) Apabila diperlukan pendalaman Rikkes, dapat dilakukan rujukan (second opinion), terutama kelainan dengan Stakes 4 (nilai K2).

      Pasal 37
      (1) Hasil Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dicatat pada formulir Rikkes yang disediakan dengan mencantumkan keterangan kelainan yang ditemukan, serta menentukan Stakes;

      (2) Hasil Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan K2/TMS direkomendasikan kepada Ketua Panda setempat.

      Bagian Keempat
      Rikkes Panda dan Sub Panda Calon Brigadir

      Pasal 38
      (1) Prosedur Rikkes calon Brigadir Polisi pada Panda dan Sub Panda diklasifikasi dalam intensif III plus.

      (2) Prosedur Rikkes intensif III plus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

      Pasal 39
      (1) Rikkes calon Brigadir Polisi pada tingkat Panda dan Sub Panda, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
      a. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan riwayat penyakit;
      b. pemeriksaan fisik umum dan parade kesehatan;
      c. pemeriksaan penunjang;
      d. rujukan (second opinion);
      e. pendalaman Rikkes;
      f. evaluasi hasil Rikkes.

      (2) Formulir yang dipergunakan dalam Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

      Pasal 40
      Tahapan kegiatan Rikkes meliputi 2 (dua) tahap:

      a. tahap I meliputi:
      1. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan formulir riwayat penyakit;
      2. pemeriksaan fisik;
      3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka;

      b. tahap II, meliputi:
      1. pemeriksaan penunjang;
      2. rujukan (second opinion);
      3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka.

      BAB V
      PENILAIAN HASIL RIKKES

      Pasal 41
      Penilaian hasil Rikkes meliputi:
      a. memenuhi syarat (MS), dengan nilai:
      1. baik (B);
      2. cukup (C); dan
      3. kurang (K1).

      b. tidak memenuhi syarat (TMS) dengan nilai kurang sekali (K2).

      Pasal 42
      (1) Hasil Rikkes dengan nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 1, terdiri dari:
      a. nilai 80 (delapan puluh), bila semua aspek mempunyai nilai Stakes 1;
      b. nilai 75 (tujuh puluh lima), bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      c. nilai 73 (tujuh puluh tiga), bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      d. nilai 70 (tujuh puluh), bila terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.

      (2) Hasil Rikkes dengan nilai C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 2, terdiri dari:
      a. nilai 67 (enam puluh tujuh), bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      b. nilai 65 (enam puluh lima), bila terdapat 4 (empat) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      c. nilai 63 (enam puluh tiga), bila terdapat 5 (lima) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      d. nilai 60 (enam puluh):
      1. bila terdapat 6 (enam) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
      2. bila terdapat 3 (tiga) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.

      (3) Hasil Rikkes dengan nilai K1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 3, terdiri dari:
      a. nilai 57 (lima puluh tujuh) bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
      b. nilai 56 (lima puluh enam) bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
      c. nilai 55 (lima puluh lima) bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3.

      Pasal 43
      (1) Hasil Rikkes dengan nilai K2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, apabila mendapat nilai 50 (lima puluh), dengan ketentuan:
      a. bila terdapat lebih dari 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
      b. bila terdapat 1 (satu) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 4.
      (2) Hasil Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diluluskan dengan alasan, dapat:
      a. membahayakan diri dan/atau orang lain;
      b. menularkan penyakit dan/atau merugikan lingkungan;
      c. menyebabkan gangguan fungsi di samping estetika kurang dan/atau menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas.

      Pasal 44
      Penilaian Stakes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

      BAB VI
      ADMINISTRASI

      Pasal 45
      Administrasi Rikkes, meliputi:
      a. sarana dan prasarana Rikkes;
      b. personel Rikkes baik untuk kegiatan Rikkes tingkat Panda maupun tingkat Panpus;
      c. sistem dan metode pelaporan.

      Pasal 46
      (1) Administrasi sarana dan prasarana Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, merupakan data sarana dan prasarana Rikkes yang dimiliki oleh Polri.
      (2) Dalam hal sarana dan prasarana Rikkes Polri tidak tersedia, maka sarana dan prasarana tersebut dapat diperoleh melalui sistem kerja sama dengan pihak di luar Polri atas persetujuan Ketua Panpus dalam hal ini Pusdokkes Polri atau Ketua Panda dalam hal ini Kabiddokkes Polda maupun Ketua Sub Panda dalam hal ini Kaur Dokkes Polwil/Polres/ta.
      (3) Sarana dan prasarana Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum digunakan telah distandardisasi dan dikalibrasi.

      Pasal 47
      (1) Administrasi personel Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, merupakan data personel medis di lingkungan Polri, baik dokter umum maupun spesialis, paramedis maupun non medis.
      (2) Dalam hal diperlukan, administrasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan personel medis atau petugas lain dari luar Polri sesuai kompetensinya dalam Rikkes.

      Pasal 48
      Administrasi sistem dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
      a. administrasi teknis Rikkes;
      b. administrasi pelaporan;
      c. administrasi umpan balik.

      Pasal 49
      Sistem dan metode administrasi teknis Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, sebagai berikut:
      a. Ketua Tim Rikkes membuat kode pada daftar absensi peserta disimpan dalam file dan bersifat rahasia;
      b. pengelompokan formulir Rikkes tanpa identitas peserta yang dimasukkan dalam map yang berisi 10 (sepuluh) orang peserta/map;
      c. pencantuman kode pada tiap formulir Rikkes secara berurutan dan sistematis;
      d. pemberian kode sebagai pengganti identitas peserta dilakukan sebelum Rikkes;
      e. map yang berisi formulir Rikkes dibawa oleh anggota panitia Rikkes untuk berpindah bidang pemeriksaan yang berikutnya;
      f. dokter pemeriksa mencantumkan kelainan beserta Stakesnya dengan membubuhkan paraf;
      g. proses penilaian dilaksanakan secara terbuka pada setiap tahapan Rikkes, dipimpin oleh Ketua Tim Rikkes/Ketua Pelaksana Rikkes didampingi Sekretaris/Koordinator Tim Rikkes dan pemeriksa serta disaksikan oleh pengawas serta undangan lainnya;
      h. berlaku sistem gugur pada setiap tahap Rikkes dengan ketentuan sebagai berikut:

      1. tingkat Panpus:
      a) hasil Rikkes Panpus Catar Akpol dan calon PPSS dengan nilai K2/TMS, dilaporkan kepada Ketua Panpus, dan calon tidak dapat melanjutkan seleksi berikutnya;
      b) hasil Rikkes Supervisi Panpus Calon Brigadir Polisi dengan nilai K2/TMS, dilaporkan kepada Ketua Panda/Sub Panda;

      2. tingkat Panda/Sub Panda:
      a) bagi calon dengan nilai K2/TMS pada Rikkes tahap I tidak dapat melanjutkan seleksi berikutnya dan dilaporkan kepada Ketua Panda/Sub Panda;
      b) pada Rikkes tahap II, penilaian ditentukan dengan menghitung kembali nilai Stakes dari nilai Rikkes tahap I ditambah nilai Stakes pemeriksaan penunjang.

      Pasal 50
      Sistem dan metode administrasi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, sebagai berikut:
      a. tingkat Panpus:
      1. Catar Akpol dan calon PPSS:
      a) laporan ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi tingkat Pusat dengan format laporan hasil Rikkes yang berisi Nomor Urut, Nomor Kode Calon, nilai kuantitatif, dan keterangan (MS/TMS), ditandatangani oleh Ketua Tim Rikkes/Ketua Pelaksana Rikkes Panpus dan pengawas, disertai berita acara penyerahan hasil Rikkes;
      b) laporan diserahkan kepada Sekretaris Panitia Seleksi tingkat Pusat;
      c) pengumuman kelulusan dilaksanakan oleh Sekretaris Panitia Seleksi tingkat Pusat;
      d) rekapitulasi disusun oleh Tim Administrasi Rikkes, ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Rikkes untuk disimpan sebagai arsip;

      2. calon Brigadir Polisi:
      a) daftar nilai K2/TMS, ditujukan kepada Ketua Panda/Sub Panda dengan format laporan yang berisi Nomor Urut, Nomor Ujian Daerah, Nama, nilai kualitatif dan kuantitatif serta keterangan (kelainan kesehatan yang ditemukan), ditandatangani oleh Tim Rikkes;
      b) laporan hasil supervisi yang berisi daftar nilai K2/TMS beserta evaluasinya ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi tingkat Pusat;
      c) laporan hasil supervisi dan rekapitulasi diserahkan kepada Ketua Tim Rikkes sesuai waktu yang telah ditetapkan;

      b. tingkat Panda/Sub Panda:
      1. laporan hasil Rikkes sesuai format yang telah ditetapkan dengan mencantumkan Nomor Urut, Nomor Ujian Daerah, Nama Calon, keterangan (MS/TMS) dan ditandatangani oleh Ketua Tim Rikkes, Ketua Panda/Sub Panda, dan pengawas;
      2. laporan hasil Rikkes setiap tahapan Rikkes, ditujukan kepada Sekretaris Panda/Sub Panda;
      3. Tim Administrasi wajib melengkapi formulir Rikkes dengan nama peserta, nomor ujian dan tanda tangan setelah tahapan Rikkes selesai dan diumumkan kelulusannya;
      4. pengumuman hasil Rikkes dilakukan oleh Sekretariat Panda/Sub Panda;
      5. membuat rekapitulasi hasil Rikkes dengan memasukkan data lengkap (Nomor Urut, Nomor Kode, Nomor Ujian Daerah, Nama Calon, penilaian, dan keterangan yang berisi kelainan kesehatan yang ditemukan);
      6. laporan ditujukan kepada Ketua Tim Rikkes Supervisi Panpus meliputi formulir Rikkes lembar ketiga, fotokopi hasil pemeriksaan penunjang, dan rekapitulasi.

      Pasal 51
      (1) Sistem dan metode administrasi umpan balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilaksanakan untuk kepuasan calon anggota Polri yang dinyatakan TMS, guna mengetahui kelainannya dengan cara:
      a. secara tidak langsung, yaitu melalui amplop tertutup yang berisi sertifikat keterangan medis tentang kelainan kesehatan penyebab ketidaklulusan calon, dari Bidkesmapta Pusdokkes Polri untuk tahap seleksi Catar Akpol dan calon PPSS tingkat Pusat, dan dari Biddokkes Polda untuk tahap seleksi Catar Akpol dan calon PPSS serta calon Brigadir Polisi tingkat Panda/Sub Panda, setelah proses seleksi selesai;
      b. secara langsung, yaitu penjelasan kepada calon secara lisan mengenai kelainan kesehatan penyebab ketidaklulusan calon yang tertuang dalam sertifikat keterangan medis.

      (2) Pelaksanaan sistem dan metode administrasi umpan balik secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling cepat 2 (dua) hari setelah proses seleksi selesai.

      BAB VII
      PEMBIAYAAN

      Pasal 52
      Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Rikkes Supervisi Panpus dan Rikkes Panda/Sub Panda dibebankan kepada anggaran Polri.

      BAB VIII
      PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

      Bagian Kesatu
      Pengawas

      Pasal 53
      Pelaksanaan pengawasan kegiatan Rikkes, baik di tingkat Panpus maupun Panda, wajib melibatkan Pengawas Rikkes.

      Pasal 54
      Pengawas Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi:
      a. pengawas eksternal;
      b. pengawas internal.

      Pasal 55
      (1) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri dari:
      a.pengawas eksternal medis, berasal dari anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi IDI;
      b. pengawas eksternal non medis, berasal dari luar Polri yang mewakili kelompok masyarakat dan diizinkan oleh Ketua Panitia Seleksi Panpus/Panda/Sub Panda.

      (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dan tahap Rikkes calon anggota Polri dengan tetap memperhatikan asas kepatutan.

      Pasal 56
      (1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, berasal dari personel internal Polri, baik dari inspektorat maupun Propam dan ditunjuk dengan Surat Perintah Kapolri untuk tingkat Panpus dan dengan Surat Perintah Kapolda untuk tingkat Panda/sub Panda.

      (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan melakukan pengawasan pada seluruh proses Rikkes, kecuali pada kegiatan Rikkes yang hanya boleh disaksikan oleh dokter serta pada tempat-tempat pemeriksaan tertentu yang memiliki ketentuan khusus, antara lain: rontgen, laboratorium, dan rekam jantung.

      Pasal 57
      Para pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, hanya dapat mengamati dan mengawasi proses pelaksanaan Rikkes dan tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi.

      Pasal 58
      Tempat pemeriksaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) yang dilarang untuk dimasuki oleh Pengawas eksternal dan internal non medis diberi tanda "Hanya Khusus Petugas Rikkes".

      Bagian Kedua
      Pengendalian

      Pasal 59
      (1) Panda/Sub Panda membuat laporan hasil pelaksanaan Rikkes kepada Lemdik Polri, berupa formulir Rikkes (lembar ke-1), dengan dilampiri hasil foto toraks, rekam jantung, laboratorium, dan rekapitulasi hasil Rikkes bagi calon yang dinyatakan lulus sebagai peserta didik.

      (2) Panda/Sub Panda membuat laporan ke Panpus (Bid Kesmapta Pusdokkes Polri) berupa formulir Rikkes (lembar ke-2), dengan dilampiri fotokopi keterangan hasil foto toraks, rekam jantung, laboratorium, dan rekapitulasi hasil Rikkes, bagi calon yang dinyatakan lulus tingkat daerah sebelum pelaksanaan Supervisi Panpus.

      (3) Biddokkes menyimpan formulir Rikkes (lembar ke-3) Panda/Sub Panda beserta fotokopi hasil foto toraks, rekam jantung, laboratorium, dan rekapitulasi hasil Rikkes.

      (4) Tim Rikkes Panpus dan Panda/Sub Panda membuat kajian dan melaporkan kepada Ketua Panpus dan Ketua Panda.

      BAB IX
      KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 60
      Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis tentang Rikkes penerimaan Anggota Polri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      Pasal 61
      Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

      Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

      Ditetapkan di Jakarta,
      Pada tanggal 15 April 2009
      KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,




      Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
      JENDERAL POLISI



      Diundangkan di Jakarta
      pada tanggal 23 April 2009
      MENTERI HUKUM DAN HAM
      REPUBLIK INDONESIA,




      ANDI MATTALATTA
      Read More