January 16, 2018

Penerimaan SIPSS Polri 2018

Bimbel POLRI akan memberikan informasi seputar penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana tahun 2018, untuk memenuhi kebutuhan personil dalam melaksanakan tugas-tugasnya di karena tenaga profesional yang berkurang karena sejumlah anggota pensiun maka tahun 2018 menerima Alumni Universitas Sarjana dan Diploma 4 untuk menjadi Anggota kepolisian.

Tahun 2018 Pembukaan akan di adakan di lebih dahulu dibanding pembukaan brigadir,tamtama dan akpol.

0
Pembukaan Tanggal 15 Januari - 1 Februari 2018 Segera Persiapkan Syarat-syarat kamu dan DAFTAR DI

http://penerimaan.polri.go.id/



Februari tiap polda akan sudah mulai melakukan SOSIALISASI,
 Adapun Syarat untuk bisa mendaftar adalah :



Prodi yang dibutuhkan :
  1. S2 PROFESI KEDOKTERAN FORENSIK
  2. S2 PROFESI KEDOKTERAN KLINIS
  3. S2 PROFESI PSIKOLOGI
  4. S1 PROFESI KEDOKTERAN UMUM
  5. S1 SENI MUSIK
  6. S1 PSIKOLOGI
  7. S1 KOMUNIKASI
  8. S1 DESAIN GRAFIS/DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
  9. S1 TEKNIK INFORMATIKA
  10. S1 TEKNIK KIMIA
  11. S1 TEKNIK PENERBANGAN
  12. DIV AHLI NAUTIKA TK. III

Persyaratan Umum :
  1. Warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
  2. beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
  3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  4. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  5. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan minimal setingkat RSUD);
  6. tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  7. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
  8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia ditugaskan pada Satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya
Persyaratan Khusus :

  1. pria dan wanita belum pernah menjadi anggota Polri;
  2. berijazah :
    1. S2 Profesi sesuai dengan prodi yang dibutuhkan diatas;
    2. S1 Profesi sesuai dengan prodi yang dibutuhkan diatas;
    3. S1 sesuai dengan prodi yang dibutuhkan diatas;
    4. D-IV Ahli Nautika Tk. III (wajib memiliki ijazah Ahli Nautika Tk. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia)
  3. khusus untuk Prodi Kedokteran :
    1. Dokter Forensik dan Klinis menyertakan surat keterangan lulus dari Kepala Bagain program pendidikan Dokter Spesialis (ijasah dokter spesialis)
    2. Dokter umum wajib mempunyai Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) dan Surat Tanda Registrasi (STR) definitif
  4. bagi lulusan yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan program studi yang terakreditasi A dan B dengan IPK minimal 2,75 (terdaftar di BAN-PT) wajib melampirkan tanda lulus/ijazah yang dilegalisir/diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Akademik
  5. bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi
  6. umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan SIPSS T.A. 2018 :
    1. maksimal 33 (tiga puluh tiga) tahun untuk S-2 Profesi;
    2. maksimal 29 (dua puluh sembilan) tahun untuk S-1 Profesi;
    3. maksimal 26 (dua puluh enam) tahun untuk S-1/D-IV dan Khusus S-1 Seni Musik maksimal umur 28 (dua puluh delapan) tahun;
  7. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku) :
    1. pria : 160 (seratus enam puluh) cm
    2. wanita : 155 (seratus lima puluh lima) cm
  8. belum pernah menikah (belum pernah hamil/melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, khusus S-2 Profesi diperbolehkan sudah menikah namun bagi wanita belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama pendidikan pembentukan
  9. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri
  10. tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain;
  11. mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembentukan Polri;
  12. mengikuti dan lulus pemeriksaan dan pengujian sebagai berikut :
    1. Tingkat daerah dengan sistem ranking (tidak menggugurkan) meliputi :
      1. pemeriksaan administrasi;
      2. pemeriksaan kesehatan tahap I;
      3. pemeriksaan psikologi tertulis;
      4. pemeriksaan kesehatan tahap II;
      5. rikmin akhir dan penentuan kelulusan akhir daerah
    2. Tingkat pusat dengan sistem gugur meliputi :
      1. pemeriksaan administrasi;
      2. uji Kompetensi (praktek sesuai Profesi/ Prodi)
      3. pemeriksaan kesehatan I dan II termasuk (Kesehatan jiwa);
      4. pemeriksaan psikologi wawancara;
      5. pemeriksaan PMK/Wawancara;
      6. uji kesamaptaan jasmani;
      7. Uji Akademik menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan materi tes Tes Potensi Akademik (TPA) dan TOEFL
      8. Penentuan Kelulusan Akhir
    3. nilai Jasmani tetap mempedomani Peraturan Kapolri Nomor: Kep/399N/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor: Kep/698/X11/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang pedoman administrasi Ujian Kemampuan Jasmani, renang dan Pemeriksaan Antropometri untuk penerimaan pegawai Negeri pada Polri, sedangkan Nilai Batas Lulus AkhirJasmani adalah 41 dengan nnengabaikan nilai 0 (nol) pada setiap item tes
OUT PUT                          : Pangkat IPDA (Inspektur Polisi Dua)
Gaji Minimal                     : Rp. 3.681.800 belum termasuk remunerasi
Lama Pendidikan              : 6 Bulan
Buka Pendidikan               : 7 Maret 2018
Tempat Pendidikan           : SETUKPA LEMDIKPOL SUKABUMI




Persyaratan lebih lengkap dapat dilihat di Polres / Polda terdekat.


PENGUMUMAN TAHUN 2016







PENGUMUMAN TAHUN 2015







Pembukaan SIPSS tahun 2015
Pembukaan SIPSS tahun 2015




PENGUMUMAN TAHUN 2014





PENGUMUMAN TAHUN 2013




PENGUMUMAN TAHUN 2011



Read More

October 29, 2017

Tes Kesemaptaan Jasmani Penerimaan Polri 2018

Para calon siswa BRIGADIR, AKPOL dan SIPSS saatnya kalain mempersiapkan tes jasmani yang pasti akan kalian lewati dalam penerimaan polri 2018 karena lawan kalian atau pesaing kalin juga sudah pasti mempersiapkan tes jasmani  ini agar dapat nilai yang Tertinggi guna menyingkirkan lawan di seleksi Pantokhir. Tahapan seleksi tes jasmani meliputi Kesemaptaan A, Kesemaptaan B dan Renang; Lari 12 menit, Pull Up (Pria), Chinning(Wanita), Sit Up, Push Up, Shuttel Run, dan Pemeriksaan Anthropometrik. Berikut ini adalah penjelasan dan cara penilaian tes jasmani.

Tahap Kesemaptaan A Lari 12 menit


bimbelpolri.blogspot.com . Sederhananya untuk tes ini berlari sejauh-jauhnya selama 12 menit   dan setelah waktu berakhir 12 menit panitia akan membunyikan peluit panjang tanda waktu sudah habis baru panjang lintasan peserta di ukur berapa meter siswa berlari.

Tes jasmani lari 12 menit ini biasanya berlari di stadion lapangan sepak bola yang memiliki keliling lapangan kurang lebih 420 m.



Tahap Kesemaptaan A Lari 12 menit
tes jasmani polri
untuk mendapatkan nilai 100 di tes jasmani lari 12 menit kamu harus berlari setidaknya 
untuk laki-laki : jarak lari 3444 meter (8,2 x Keliling lapangan)
untuk wanita :  jarak lari 3095 meter (7,4 x keliling lapangan)


Berikut ini adalah daftar Penilaian Lari 12 menit penerimaan polri  2018



Tahap Kesemaptaan B


Materi yang diujikan adalah pull up(pria) / chinning (wanita), ujian sit up, push up dan shuttle run.


1. Push UP 

Laki-laki 


Ketentuan hitungan


  1. Dihitung satu hitungan mulai saat mengangkat badan dengan meluruskan lengan sampai lengan benar-benar lurus
  2. Kemudian turun kembali dengan tubuh lurus sampai berjarak 1 kepal (± 10 cm) dari tanah langsung mengangkat badan untuk hitungan berikutnya
  3. Gerakan yang tidak benar tidak memperoleh hitungan


push Up Laki

push Up Laki

push Up Laki
push Up Laki

Push UP Untuk Wanita

Ketentuan hitungan
1. satu hitungan dimulai dari gerakan mengangkat badan ke atas sampai lengan lurus, badan membentuk sudut ± 30 derajat dengan tanah

2. setelah turun ke posisi semula sampai badan berjarak ±10 cm dari tanah langsung mengangkat badan untuk hitungan berikutnya



push Up wanita tes jasmani kesemaptaan polri

push Up wanita tes jasmani kesemaptaan polri

push Up wanita tes jasmani kesemaptaan polri

Daftar penilaian Push Up





2. Sit Up


LAKI-LAKI

Ketentuan hitungan

1. dihitung satu hitungan dari sikap terlentang sampai siku tangan kanan melampaui lutut sebelah kiri atau sebaliknya


2. gerakan yang salah tidak mendapatkan hitungan

Sit Up Laki-laki tes Polri




WANITA

Ketentuan hitungan

1. dihitung 1 hitungan mulai dari sikap berbaring terlentang kemudian mengangkat badan sampai sikap duduk minimal 90 derajat
2. kemudian kembali ke posisi semula untuk hitungan berikutnya

3. peserta tidak diperbolehkan istirahat atau berhenti melakukan gerakan pada posisi semula (berbaring terlentang) lebih dari 5 detik apabila terjadi maka  
gerakan dinyatakan selesai

4. gerakan salah tidak dihitung


Sit Up wanita tes Polri

Sit Up wanita tes Polri

Sit Up wanita tes Polri


Berikut ini adalah daftar penilaian Nilai Sit Up laki-laki dan perempuan



3. PULL UP


Pull Up Laki-laki



Gerakan pull up laki-laki
a. peserta mengangkat badan dengan kekuatan kedua tangan sampai dagu melewati palang
b. gerakan selanjutnya turun menggantung seperti sikap permulaan kemudian kembali mengangkat badan dengan kedua tangan sampai dagu melewati palang (seperti gerakan di atas), demikian diulang terus menerus sebanyak mungkin selama 1 menit

Chinning (untuk wanita)

Jika Laku-laki Pull Up maka untuk wanita adalah Chining UP gerakannya berbeda dengan pria.
b. kedua lengan lurus memegang palang, posisi kaki maju selangkah kedepan lebih kurang (30 cm), badan dan kaki merebahkan ke belakang membentuk sudut 45 derajat dengan tanah



ChinningChinning

Gerakan

a. tarik badan ke arah palang dengan kedua kaki tetap lurus sampai dada bagian atas menyentuh palang, dagu harus melampaui palang

b. kemudian kembali ke sikap semula posisi lengan lurus

c. gerakan dilakukan selama 1 menit



4. Shuttle run 

adalah lari membentuk angka 8 diantara 2 buah tiang yang berjarak 10 meter sebanyak 3 kali sampai kembali ke tempat start semula. Tes ini untuk mengukur akselerasi dan kelincahan tiap peserta. gerakan untuk laki-laki sama dengan perempuan , gerakannya adalah sebagai merikut


Shuttel run lari angka 8 tes jasmani


Sikap Permulaan

1. kelompok peserta yang terdiri dari 3 - 4 orang mengambil posisi start berdiri di belakang garis start di sebelah kanan atau kiri masing-masing tiang
2. dalam posisi “siap” menunggu aba-aba dari penguji
Gerakan

1. Setelah ada aba-aba “ya” peserta lari secepat mungkin menuju tiang yang berada di depannya sampai melewati tiang langsung memutar berbalik kembali ke tempat semula menuju ke tiang pertama

2. Apabila peserta start dari sebelah kanan tiang maka yang bersangkutan berlari menuju ke sebelah kiri tiang di depannya kemudian berbalik memutar melewati tiang menuju ke sebelah kanan tiang pertama sehingga membentuk angka delapan, dilakukan sebanyak 3 kali putaran bolak-balik, demikian pula sebaliknya apabila peserta start dari sebelah kiri

3. posisi finish, apabila peserta saat start di sebelah kanan tiang pertama maka pada putaran ke 3 ketika berada di tiang ke 2 berlari lurus ke depan ke arah sesuai posisi pada waktu start, demikian pula sebaliknya
4. peserta tidak diperbolehkan memegang tiang pada waktu berlari.


Daftar penilaian :






Tahap Kesemaptaan Renang

Penilaian untuk renang sangat lah sederhana

Gaya Renang


Peserta menggunakan gaya yang dikuasai (bebas gaya).

Peserta yang Memenuhi Syarat (MS) :


1. peserta menempuh jarak 25 meter;
2. waktu yang ditempuh oleh peserta dengan Nilai Batas Lulus 41 adalah untuk pria diatas 55 detik dan wanita diatas 60 detik.


Peserta yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) :
1. Peserta tidak mencapai jarak 25 meter;
2. Mendapat nilai 0 (nol) karena tidak melaksanakan ujian renang;
3. Mendapatkan nilai dibawah nilai batas lulus.
tes renang polri
tes renang polri


tes renang polri

Nilai Renang Polri




Read More

Macam-macam Kriteria Nilai Kesehatan di tes Penerimaan Polri 2018

Dalam Tes kesehatan di Penerimaan Polri 2018 di penerimaan brigadir, penerimaan sipss, penerimaan akpol, penerimaan tamtama maupun penerimaaan polwan mendatang penilaian kesehatan masih berpatokan pada PERATURAN  KAPOLRI NO 5 TAHUN 2009 yang menggambarkan kategori calon peserta yang tergolong MS Memenuhi Standar atau yang dalam kategori TMS Tidak memenuhi standar.  Dalam penerimaan polri 2018 kesehatan mengalami penurunan bobot di penilaian tahap akhir karena kelebihan bobotnya diberikan ke tes Kesemaptaan Jasmani jadi hati-hati dengan Tes Kesemaptaan di tahun 2018 harus di persiapkan lebih baik lagi.

Apa saja yang di teskan dalam Kesemaptaan Jasmani 2018 Silahkan Baca Disini

Untuk menggambarkan kesehatan:


  1. Stakes 1 adalah kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri
  2. Stakes 2 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
  3. Stakes 3 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
  4. Stakes 4 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga tidak memenuhi persyaratan medis untuk diterima/bertugas sebagai calon anggota Polri.


PENILAIAN HASIL RIKKES


Penilaian hasil Rikkes meliputi:


A. memenuhi syarat (MS), dengan nilai:

1. baik (B);
2. cukup (C); dan
3. kurang (K1).

B. tidak memenuhi syarat (TMS) dengan nilai kurang sekali (K2).


1. Hasil Rikkes dengan nilai B terdiri dari:

  • nilai 80 (delapan puluh), bila semua aspek mempunyai nilai Stakes 1;
  • nilai 75 (tujuh puluh lima), bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2
  • nilai 73 (tujuh puluh tiga), bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2
  • nilai 70 (tujuh puluh), bila terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.
2. Hasil Rikkes dengan nilai C terdiri dari:
  • nilai 67 (enam puluh tujuh), bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
  • nilai 65 (enam puluh lima), bila terdapat 4 (empat) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
  • nilai 63 (enam puluh tiga), bila terdapat 5 (lima) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
  • nilai 60 (enam puluh): bila terdapat 6 (enam) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
  • bila terdapat 3 (tiga) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.


3. Hasil Rikkes dengan nilai K1 terdiri dari:


  • nilai 57 (lima puluh tujuh) bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
  • nilai 56 (lima puluh enam) bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
  • nilai 55 (lima puluh lima) bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3.


4. Hasil Rikkes dengan nilai K2,


Nilai 50 (Lima Puluh) bila:
  1. bila terdapat lebih dari 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
  2. bila terdapat 1 (satu) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 4.


tidak diluluskan dengan alasan, dapat:

  1. membahayakan diri dan/atau orang lain;
  2. menularkan penyakit dan/atau merugikan lingkungan;
  3. menyebabkan gangguan fungsi di samping estetika kurang dan/atau menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Macam-macam Kriteria Nilai Kesehatan di tes Penerimaan Polri 2018
Adapun Isi Peraturan Kepolisian dapap di lihat di bawah ini
================================================================================
 
 
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 
a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan hakiki bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan terwujudnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kuat;
b. bahwa dalam rangka penerimaan calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kesehatan dan kesamaptaan yang prima, diperlukan pemeriksaan kesehatan bagi calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. bahwa untuk terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara objektif dan akurat, perlu adanya standardisasi tata cara, persyaratan, pemeriksaan, dan penilaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:    PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

3. Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Rikkes adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan untuk seleksi calon anggota Polri.

4. Calon anggota Polri adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses seleksi kesehatan untuk menjadi:
a. calon Taruna Akademi Kepolisian (Catar Akpol), dan calon Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS);
b. calon Brigadir Polisi.
5. Panitia Penerimaan Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adalah panitia yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolri dalam penyelenggaraan penerimaan calon anggota Polri.

6. Panitia Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat Panda adalah panitia yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolda dalam penyelenggaraan penerimaan calon anggota Polri.

7. Sub Panitia Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat Sub Panda adalah panitia yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolwil/Kapolres dalam penyelenggaraan penerimaan calon anggota Polri.

8. Tim Rikkes adalah tim pelaksana Rikkes di tingkat Pusat yang merupakan bagian dari panitia penerimaan pusat, dan di tingkat Daerah yang merupakan bagian panitia penerimaan Daerah.

9. Status Kesehatan yang selanjutnya disingkat Stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan seseorang yang menggambarkan keadaan kesehatan yang bersangkutan pada saat dilakukan Rikkes, yang terdiri dari:
a. Stakes 1 adalah kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
b. Stakes 2 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
c. Stakes 3 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon anggota Polri;
d. Stakes 4 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga tidak memenuhi persyaratan medis untuk diterima/bertugas sebagai calon anggota Polri.

10. Hasil Supervisi Kesehatan adalah bentuk laporan Rikkes dan laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh supervisor.

Pasal 2
Tujuan peraturan ini yaitu sebagai pedoman bagi Tim Rikkes dalam melaksanakan Rikkes pada calon Anggota Polri demi terwujudnya keseragaman tindakan dan cara penilaian dalam pelaksanaan Rikkes.

Pasal 3
Prinsip dalam Rikkes bagi penerimaan calon Anggota Polri, meliputi:

a. objektif, yaitu dalam melaksanakan Rikkes senantiasa tidak memihak dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran dan Kode Etik Polri;

b. akurat, yaitu dalam melaksanakan Rikkes senantiasa memperhatikan ketelitian dan kecermatan;
c. transparan, yaitu semua tahapan Rikkes dilaksanakan secara terbuka di bawah pengawasan, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal, namun tetap memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran dan asas kepatutan;

d. akuntabel, yaitu pelaksanaan dan hasil Rikkes yang dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal, baik kepada Pimpinan Polri maupun kepada masyarakat;

e. non diskriminasi, yaitu dalam melaksanakan Rikkes senantiasa tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan;

f. humanis, yaitu dalam melaksanakan Rikkes senantiasa memperlakukan calon yang diperiksa secara manusiawi.

Pasal 4
Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
a. Tim Rikkes;
b. prosedur Rikkes;
c. sistem penilaian;
d. administrasi;
e. anggaran;
f. pengawasan dan pengendalian.

BAB II
TIM RIKKES


Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Rikkes

Pasal 5
Dalam pelaksanaan Rikkes terhadap calon Anggota Polri dibentuk Tim Rikkes.

Pasal 6
(1) Tim Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS, terdiri dari:
a. Panpus;
b. Panda;
c. Sub Panda.

(2) Tim Rikkes calon Brigadir Polisi, terdiri dari:
a. Supervisi Panpus;
b. Panda;
c. Sub Panda.

Bagian Kedua
Tim Rikkes Catar Akpol dan Calon PPSS

Pasal 7
Tim Rikkes Panpus Catar Akpol dan calon PPSS ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri, terdiri dari:
a. Ketua Tim, dijabat oleh Kapusdokkes Polri;
b. Ketua Pelaksana Tim, dijabat oleh Kabid Kesmapta;
c. Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Kes Ubad;
d. Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh pejabat yang ditunjuk;
e. Tim Pemeriksa;
f. Sub Tim Administrasi;
g. Sub Tim Logistik.

Pasal 8
Tim Rikkes Panda Catar Akpol dan calon PPSS ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda, terdiri dari:
a. Ketua Tim, dijabat oleh Kabiddokkes Polda;
b. Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Dukkes Polda;
c. Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Kaur Kesmapta Polda.
d. Tim Pemeriksa;
e. Sub Tim Administrasi;
f. Sub Tim Logistik.

Pasal 9
Tim Rikkes Sub Panda Catar Akpol dan calon PPSS ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda, terdiri dari:
a. Ketua Tim, dijabat oleh Kasi Dokkes Polwil/Kaur Dokkes Polres;
b. Sekretaris merangkap Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Paur Kes;
c. Tim Pemeriksa;
d. Sub Tim Administrasi;
e. Sub Tim Logistik.

Bagian Ketiga
Tim Rikkes Calon Brigadir Polisi

Pasal 10
Tim Rikkes Supervisi Panpus Calon Brigadir Polisi ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri, terdiri dari:
a. Penanggung jawab, dijabat oleh Kapusdokkes Polri;
b. Ketua Tim, dijabat oleh Kabid Kesmapta;
c. Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Kes Uji Badan (Ubad);
d. Tim Pemeriksa.

Pasal 11
Tim Rikkes Panda Calon Brigadir Polisi ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda, terdiri dari:
a. Ketua Tim, dijabat oleh Kabiddokkes Polda;
b. Sekretaris, dijabat oleh Kasubbid Dukkes Polda;
c. Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Kaur Kesmapta Polda.
d. Tim Pemeriksa;
e. Sub Tim Administrasi;
f. Sub Tim Logistik.

Pasal 12
Tim Rikkes Sub Panda ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolwil/Kapolres, terdiri dari:
a. Ketua Tim, dijabat oleh Kasi Dokkes Polwil/Kaur Dokkes Polres;
b. Sekretaris merangkap Koordinator Tim Rikkes, dijabat oleh Paur Kes;
c. Tim Pemeriksa;
d. Sub Tim Administrasi;
e. Sub Tim Logistik.

BAB III
TUGAS TIM RIKKES

Bagian Kesatu
Tim Rikkes Panpus Catar Akpol dan Calon PPSS

Pasal 13
(1) Ketua Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas:
a. sebagai penanggung jawab pelaksanaan Rikkes;
b. melaksanakan koordinasi dengan para Ketua Tim Rikkes Panda;
c. mengawasi pelaksanaan kegiatan Rikkes yang dilakukan oleh Tim Rikkes Panpus.

(2) Ketua Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Panpus.

Pasal 14
(1) Ketua Pelaksana Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, melaksanakan tugas Ketua Tim Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

(2) Ketua Pelaksana Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.

Pasal 15
(1) Sekretaris Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertugas:
a. melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua Pelaksana Tim Rikkes;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang administrasi dan logistik;
c. melaporkan kegiatan tim secara periodik kepada Ketua Pelaksana Tim Rikkes untuk diteruskan kepada Ketua Tim Rikkes.

(2) Sekretaris Tim Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Tim Rikkes.

(3) Sekretaris Tim Rikkes Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
a. Sub Tim Administrasi;
b. Sub Tim Logistik.

Pasal 16
(1) Sub Tim Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, bertugas:
a. menyiapkan nama-nama personel Tim Rikkes yang berasal dari kesehatan Polri untuk diajukan kepada Ketua Panpus penerimaan calon anggota Polri guna pengesahannya;
b. menyusun petunjuk Tata Tertib dan urusan dalam yang diberlakukan pada Tim Rikkes Panda/Sub Panda yang bertugas dan calon yang diperiksa;
c. mengatur dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan Rikkes;
d. meneliti semua dokumen hasil Rikkes Daerah sebagai data awal;
e. melaksanakan kegiatan pengumpulan data hasil Rikkes dari Tim Pemeriksa dan mengolahnya dengan komputer;
f. menyusun daftar calon yang telah diperiksa, lengkap dengan kelainan dan stakesnya;
g. menyusun macam kelainan yang didapat pada calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan.

(2) Sub Tim Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Rikkes.

Pasal 17
(1) Sub Tim Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, bertugas:
a. menyiapkan formulir Rikkes dan formulir pelaporan;
b. menyiapkan, mengatur tempat, konsumsi dan fasilitas untuk arahan bagi Tim Pemeriksa sebelum pelaksanaan Rikkes;
c. menyusun rencana dan pertanggungjawaban keuangan tentang biaya persiapan dan pelaksanaan Panpus;
d. mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

(2) Sub Tim Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Rikkes.

Pasal 18
(1) Koordinator Tim Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, bertugas:
a. mengkoordinir seluruh rangkaian Rikkes;
b. mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa;
c. melaporkan pelaksanaan setiap tahapan Rikkes.

(2) Koordinator Tim Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Tim Rikkes.

Pasal 19
(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, bertugas:
a. melaksanakan kegiatan Rikkes terhadap calon termasuk Rikkes jiwa dan pemeriksaan fisik spesialistik;
b. bila diperlukan dapat melakukan rujukan (second opinion), dan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi;
c. mencatat kelainan dari hasil pemeriksaan pada formulir yang disediakan beserta Stakesnya;
d. menyerahkan hasil Rikkes kepada Sub Tim Administrasi untuk diolah dengan sistem komputer.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Tim Rikkes.

Bagian Kedua
Tim Rikkes Supervisi Panpus Calon Brigadir Polisi

Pasal 20
(1) Penanggung jawab Tim Rikkes Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertugas:
a. mengambil keputusan dalam hal yang tidak dapat diselesaikan oleh Ketua Tim Rikkes Supervisi Panpus;
b. memberikan penjelasan kepada para pejabat Panpus dan Panda tentang kondisi umum kesehatan calon.

(2) Penanggung jawab Tim Rikkes Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panpus.

Pasal 21
(1) Ketua Tim Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, bertugas:
a. sebagai penanggung jawab pelaksanaan Supervisi Rikkes;
b. melaksanakan koordinasi dengan para Ketua Tim Kesehatan Panda/Sub Panda;
c. mengawasi pelaksanaan kegiatan Rikkes yang dilakukan oleh Tim Rikkes Supervisi Panpus.

(2) Ketua Tim Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggungjawab Tim Rikkes Supervisi.

Pasal 22
(1) Sekretaris Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, bertugas:
a. mewakili Ketua Tim Rikkes bila Ketua Tim berhalangan;
b. melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua Tim Rikkes;
c. mengkoordinasikan kebutuhan personel, fasilitas dan perlengkapan kesehatan dalam rangka Supervisi Panpus;
d. melaporkan kegiatan tim secara periodik kepada Ketua Tim Rikkes;
e. mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

(2) Sekretaris Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes.

(3) Sekretaris Rikkes Supervisi Panpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas administrasi dan logistik.

Pasal 23
(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, bertugas:
a. melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang pelaksanaannya diatur dan dikoordinasikan dengan Kabiddokkes Polda/Kasidokkes Polwil;
b. meneliti semua dokumen hasil Rikkes Panda/Sub Panda sebagai data awal;
c. menyusun kembali penempatan tenaga dokter dan paramedis dalam pelaksanaan supervisi serta dibuatkan Surat Perintah Kabiddokkes Polda;
d. memberikan arahan sebelum dan sesudah pelaksanaan supervisi Rikkes kepada seluruh Tim Rikkes yang terlibat.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes Supervisi.

Bagian Ketiga
Tugas Tim Rikkes Panda dan Sub Panda

Pasal 24
(1) Ketua Tim Rikkes Panda dan Sub Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 huruf a, bertugas:
a. sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada penerimaan calon anggota Polri;
b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Rikkes;
c. memimpin sidang evaluasi dan penentuan kelulusan atau menunjuk pejabat yang memimpin sidang evaluasi/kelulusan.

(2) Ketua Tim Rikkes Panda dan Sub Panda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panda/Sub Panda.

Pasal 25
(1) Sekretaris Tim Rikkes Panda dan Sub Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 12 huruf b, bertugas:
a. melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Ketua Tim Rikkes;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang administrasi dan logistik;
c. melaporkan kegiatan tim secara periodik kepada Ketua Tim Rikkes.

(2) Sekretaris Tim Rikkes Panda dan Sub Panda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
a. Sub Tim Administrasi;
b. Sub Tim Logistik.

Pasal 26
(1) Sub Tim Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, bertugas:
a. menyiapkan nama-nama personel Tim Rikkes yang berasal dari kesehatan Polda, Polwil, dan Polres/ta untuk diajukan kepada Ketua Panda dan Sub Panda penerimaan calon anggota Polri guna pengesahannya;
b. menyusun petunjuk tata tertib dan urusan dalam yang diberlakukan pada Tim Rikkes Panda dan Sub Panda yang bertugas dan calon yang diperiksa;
c. mengatur dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan Rikkes;
d. melaksanakan kegiatan pengumpulan data hasil Rikkes dari Tim Pemeriksa dan mengolahnya dalam komputer;
e. menyusun daftar calon yang telah diperiksa, lengkap dengan kelainan dan Stakesnya;
f. menyusun macam kelainan yang didapat pada calon yang diperiksa dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Rikkes.

(2) Sub Tim Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Rikkes.

Pasal 27
(1) Sub Tim Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, bertugas:
a. menyiapkan formulir Rikkes dan formulir pelaporan;
b. menyiapkan, mengatur tempat, konsumsi dan fasilitas untuk arahan bagi Tim pemeriksa sebelum pelaksanaan Rikkes;
c. mengatur pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

(2) Sub Tim Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Rikkes.

Pasal 28
(1) Koordinator Tim Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, bertugas:
a. mengkoordinir seluruh rangkaian pelaksanaan Rikkes;
b. melaporkan pelaksanaan setiap tahapan Rikkes.

(2) Koordinator Tim Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Rikkes Panda dan Sub Panda.

Pasal 29
(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, bertugas:
a. melaksanakan kegiatan Rikkes;
b. mencatat hasil Rikkes beserta Stakesnya pada formulir yang disediakan untuk masing-masing calon.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Tim Rikkes.

BAB IV
PROSEDUR RIKKES

Bagian Kesatu
Rikkes Panpus Catar Akpol dan Calon PPSS

Pasal 30
(1) Prosedur Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS pada Panpus diklasifikasi dalam intensif II plus.
(2) Prosedur Rikkes intensif II plus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 31
(1) Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
a. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan riwayat penyakit;
b. Rikkes jiwa;
c. pemeriksaan fisik umum dan parade kesehatan;
d. pemeriksaan spesialistik;
e. pemeriksaan penunjang;
f. rujukan (second opinion);
g. pendalaman Rikkes;
h. evaluasi hasil Rikkes.

(2) Formulir yang dipergunakan dalam Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 32
Tahapan waktu dan kegiatan Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS, sebagai berikut:
a. tahap pertama, pengarahan terhadap Tim Rikkes serta penyiapan sarana dan prasarana Rikkes;
b. tahap kedua, pelaksanaan Rikkes jiwa (pengisian The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) dan scanning) serta pengulangan MMPI, bila diperlukan;
c. tahap ketiga, pelaksanaan Rikkes fisik paling banyak 120 (seratus dua puluh) orang perhari;
d. tahap keempat, proses pendalaman antar bidang spesialisasi dan penyelesaian administrasi hasil Rikkes;
e. tahap kelima, melaksanakan evaluasi hasil Rikkes secara terbuka.

Bagian Kedua
Rikkes Panda dan Sub Panda Catar Akpol dan Calon PPSS

Pasal 33
(1) Prosedur Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS pada Panda dan Sub Panda diklasifikasi dalam intensif II plus.
(2) Prosedur Rikkes intensif II plus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 34
(1) Rikkes Catar Akpol dan calon PPSS pada tingkat Panda dan Sub Panda, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
a. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan riwayat penyakit;
b. pemeriksaan fisik umum dan parade kesehatan;
c. pemeriksaan penunjang;
d. rujukan (second opinion);
e. pendalaman Rikkes;
f. evaluasi hasil Rikkes.

(2) Formulir yang dipergunakan dalam Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 35
Tahapan kegiatan Rikkes meliputi 2 (dua) tahap:
a. tahap I, meliputi
1. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan formulir riwayat penyakit;
2. pemeriksaan fisik;
3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka;

b. tahap II, meliputi:
1. pemeriksaan penunjang;
2. rujukan (second opinion);
3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka.

Bagian Ketiga
Rikkes Supervisi Panpus Calon Brigadir

Pasal 36
(1) Rikkes Supervisi merupakan kegiatan pengulangan Rikkes secara terbatas terhadap calon yang dinyatakan lulus di tingkat Panda dan Sub Panda, yang dilaksanakan oleh tenaga medis dari Panpus berdasarkan surat perintah Kapolri.

(2) Rikkes terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
a. bagian kepala, meliputi:
1. palpasi tulang tengkorak;
2. mata, pemeriksaan buta warna;
3. THT, pemeriksaan perforasi Membrana Tympani;

b. bagian dada, meliputi:
1. jantung, pemeriksaan bunyi dan irama jantung;
2. paru, pemeriksaan ronkhi, dan wheezing;
c. bagian genitalia, meliputi:
1. varikokel;
2. hidrokel;
3. hernia;
4. undescensus testis;
5. obsgyn untuk wanita.

(3) Rikkes khusus obsgyn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 5, dilaksanakan oleh Tim Rikkes Bid Kesmapta Pusdokkes Polri.

(4) Rikkes selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Rikkes setempat di bawah kendali Tim Supervisi.

(5) Apabila diperlukan pendalaman Rikkes, dapat dilakukan rujukan (second opinion), terutama kelainan dengan Stakes 4 (nilai K2).

Pasal 37
(1) Hasil Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dicatat pada formulir Rikkes yang disediakan dengan mencantumkan keterangan kelainan yang ditemukan, serta menentukan Stakes;

(2) Hasil Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan K2/TMS direkomendasikan kepada Ketua Panda setempat.

Bagian Keempat
Rikkes Panda dan Sub Panda Calon Brigadir

Pasal 38
(1) Prosedur Rikkes calon Brigadir Polisi pada Panda dan Sub Panda diklasifikasi dalam intensif III plus.

(2) Prosedur Rikkes intensif III plus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 39
(1) Rikkes calon Brigadir Polisi pada tingkat Panda dan Sub Panda, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
a. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan riwayat penyakit;
b. pemeriksaan fisik umum dan parade kesehatan;
c. pemeriksaan penunjang;
d. rujukan (second opinion);
e. pendalaman Rikkes;
f. evaluasi hasil Rikkes.

(2) Formulir yang dipergunakan dalam Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 40
Tahapan kegiatan Rikkes meliputi 2 (dua) tahap:

a. tahap I meliputi:
1. pengisian pernyataan persetujuan (Informed consent) dan formulir riwayat penyakit;
2. pemeriksaan fisik;
3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka;

b. tahap II, meliputi:
1. pemeriksaan penunjang;
2. rujukan (second opinion);
3. evaluasi hasil Rikkes secara terbuka.

BAB V
PENILAIAN HASIL RIKKES

Pasal 41
Penilaian hasil Rikkes meliputi:
a. memenuhi syarat (MS), dengan nilai:
1. baik (B);
2. cukup (C); dan
3. kurang (K1).

b. tidak memenuhi syarat (TMS) dengan nilai kurang sekali (K2).

Pasal 42
(1) Hasil Rikkes dengan nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 1, terdiri dari:
a. nilai 80 (delapan puluh), bila semua aspek mempunyai nilai Stakes 1;
b. nilai 75 (tujuh puluh lima), bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
c. nilai 73 (tujuh puluh tiga), bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
d. nilai 70 (tujuh puluh), bila terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.

(2) Hasil Rikkes dengan nilai C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 2, terdiri dari:
a. nilai 67 (enam puluh tujuh), bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
b. nilai 65 (enam puluh lima), bila terdapat 4 (empat) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
c. nilai 63 (enam puluh tiga), bila terdapat 5 (lima) aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
d. nilai 60 (enam puluh):
1. bila terdapat 6 (enam) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2;
2. bila terdapat 3 (tiga) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 2 yang disebabkan kelainan jantung tetapi masih dalam batas normal.

(3) Hasil Rikkes dengan nilai K1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a angka 3, terdiri dari:
a. nilai 57 (lima puluh tujuh) bila terdapat 1 (satu) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
b. nilai 56 (lima puluh enam) bila terdapat 2 (dua) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
c. nilai 55 (lima puluh lima) bila terdapat 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3.

Pasal 43
(1) Hasil Rikkes dengan nilai K2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, apabila mendapat nilai 50 (lima puluh), dengan ketentuan:
a. bila terdapat lebih dari 3 (tiga) aspek kelainan dengan nilai Stakes 3;
b. bila terdapat 1 (satu) atau lebih aspek kelainan dengan nilai Stakes 4.
(2) Hasil Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diluluskan dengan alasan, dapat:
a. membahayakan diri dan/atau orang lain;
b. menularkan penyakit dan/atau merugikan lingkungan;
c. menyebabkan gangguan fungsi di samping estetika kurang dan/atau menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 44
Penilaian Stakes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI
ADMINISTRASI

Pasal 45
Administrasi Rikkes, meliputi:
a. sarana dan prasarana Rikkes;
b. personel Rikkes baik untuk kegiatan Rikkes tingkat Panda maupun tingkat Panpus;
c. sistem dan metode pelaporan.

Pasal 46
(1) Administrasi sarana dan prasarana Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, merupakan data sarana dan prasarana Rikkes yang dimiliki oleh Polri.
(2) Dalam hal sarana dan prasarana Rikkes Polri tidak tersedia, maka sarana dan prasarana tersebut dapat diperoleh melalui sistem kerja sama dengan pihak di luar Polri atas persetujuan Ketua Panpus dalam hal ini Pusdokkes Polri atau Ketua Panda dalam hal ini Kabiddokkes Polda maupun Ketua Sub Panda dalam hal ini Kaur Dokkes Polwil/Polres/ta.
(3) Sarana dan prasarana Rikkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum digunakan telah distandardisasi dan dikalibrasi.

Pasal 47
(1) Administrasi personel Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, merupakan data personel medis di lingkungan Polri, baik dokter umum maupun spesialis, paramedis maupun non medis.
(2) Dalam hal diperlukan, administrasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan personel medis atau petugas lain dari luar Polri sesuai kompetensinya dalam Rikkes.

Pasal 48
Administrasi sistem dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
a. administrasi teknis Rikkes;
b. administrasi pelaporan;
c. administrasi umpan balik.

Pasal 49
Sistem dan metode administrasi teknis Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, sebagai berikut:
a. Ketua Tim Rikkes membuat kode pada daftar absensi peserta disimpan dalam file dan bersifat rahasia;
b. pengelompokan formulir Rikkes tanpa identitas peserta yang dimasukkan dalam map yang berisi 10 (sepuluh) orang peserta/map;
c. pencantuman kode pada tiap formulir Rikkes secara berurutan dan sistematis;
d. pemberian kode sebagai pengganti identitas peserta dilakukan sebelum Rikkes;
e. map yang berisi formulir Rikkes dibawa oleh anggota panitia Rikkes untuk berpindah bidang pemeriksaan yang berikutnya;
f. dokter pemeriksa mencantumkan kelainan beserta Stakesnya dengan membubuhkan paraf;
g. proses penilaian dilaksanakan secara terbuka pada setiap tahapan Rikkes, dipimpin oleh Ketua Tim Rikkes/Ketua Pelaksana Rikkes didampingi Sekretaris/Koordinator Tim Rikkes dan pemeriksa serta disaksikan oleh pengawas serta undangan lainnya;
h. berlaku sistem gugur pada setiap tahap Rikkes dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tingkat Panpus:
a) hasil Rikkes Panpus Catar Akpol dan calon PPSS dengan nilai K2/TMS, dilaporkan kepada Ketua Panpus, dan calon tidak dapat melanjutkan seleksi berikutnya;
b) hasil Rikkes Supervisi Panpus Calon Brigadir Polisi dengan nilai K2/TMS, dilaporkan kepada Ketua Panda/Sub Panda;

2. tingkat Panda/Sub Panda:
a) bagi calon dengan nilai K2/TMS pada Rikkes tahap I tidak dapat melanjutkan seleksi berikutnya dan dilaporkan kepada Ketua Panda/Sub Panda;
b) pada Rikkes tahap II, penilaian ditentukan dengan menghitung kembali nilai Stakes dari nilai Rikkes tahap I ditambah nilai Stakes pemeriksaan penunjang.

Pasal 50
Sistem dan metode administrasi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, sebagai berikut:
a. tingkat Panpus:
1. Catar Akpol dan calon PPSS:
a) laporan ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi tingkat Pusat dengan format laporan hasil Rikkes yang berisi Nomor Urut, Nomor Kode Calon, nilai kuantitatif, dan keterangan (MS/TMS), ditandatangani oleh Ketua Tim Rikkes/Ketua Pelaksana Rikkes Panpus dan pengawas, disertai berita acara penyerahan hasil Rikkes;
b) laporan diserahkan kepada Sekretaris Panitia Seleksi tingkat Pusat;
c) pengumuman kelulusan dilaksanakan oleh Sekretaris Panitia Seleksi tingkat Pusat;
d) rekapitulasi disusun oleh Tim Administrasi Rikkes, ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Rikkes untuk disimpan sebagai arsip;

2. calon Brigadir Polisi:
a) daftar nilai K2/TMS, ditujukan kepada Ketua Panda/Sub Panda dengan format laporan yang berisi Nomor Urut, Nomor Ujian Daerah, Nama, nilai kualitatif dan kuantitatif serta keterangan (kelainan kesehatan yang ditemukan), ditandatangani oleh Tim Rikkes;
b) laporan hasil supervisi yang berisi daftar nilai K2/TMS beserta evaluasinya ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi tingkat Pusat;
c) laporan hasil supervisi dan rekapitulasi diserahkan kepada Ketua Tim Rikkes sesuai waktu yang telah ditetapkan;

b. tingkat Panda/Sub Panda:
1. laporan hasil Rikkes sesuai format yang telah ditetapkan dengan mencantumkan Nomor Urut, Nomor Ujian Daerah, Nama Calon, keterangan (MS/TMS) dan ditandatangani oleh Ketua Tim Rikkes, Ketua Panda/Sub Panda, dan pengawas;
2. laporan hasil Rikkes setiap tahapan Rikkes, ditujukan kepada Sekretaris Panda/Sub Panda;
3. Tim Administrasi wajib melengkapi formulir Rikkes dengan nama peserta, nomor ujian dan tanda tangan setelah tahapan Rikkes selesai dan diumumkan kelulusannya;
4. pengumuman hasil Rikkes dilakukan oleh Sekretariat Panda/Sub Panda;
5. membuat rekapitulasi hasil Rikkes dengan memasukkan data lengkap (Nomor Urut, Nomor Kode, Nomor Ujian Daerah, Nama Calon, penilaian, dan keterangan yang berisi kelainan kesehatan yang ditemukan);
6. laporan ditujukan kepada Ketua Tim Rikkes Supervisi Panpus meliputi formulir Rikkes lembar ketiga, fotokopi hasil pemeriksaan penunjang, dan rekapitulasi.

Pasal 51
(1) Sistem dan metode administrasi umpan balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilaksanakan untuk kepuasan calon anggota Polri yang dinyatakan TMS, guna mengetahui kelainannya dengan cara:
a. secara tidak langsung, yaitu melalui amplop tertutup yang berisi sertifikat keterangan medis tentang kelainan kesehatan penyebab ketidaklulusan calon, dari Bidkesmapta Pusdokkes Polri untuk tahap seleksi Catar Akpol dan calon PPSS tingkat Pusat, dan dari Biddokkes Polda untuk tahap seleksi Catar Akpol dan calon PPSS serta calon Brigadir Polisi tingkat Panda/Sub Panda, setelah proses seleksi selesai;
b. secara langsung, yaitu penjelasan kepada calon secara lisan mengenai kelainan kesehatan penyebab ketidaklulusan calon yang tertuang dalam sertifikat keterangan medis.

(2) Pelaksanaan sistem dan metode administrasi umpan balik secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling cepat 2 (dua) hari setelah proses seleksi selesai.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 52
Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Rikkes Supervisi Panpus dan Rikkes Panda/Sub Panda dibebankan kepada anggaran Polri.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawas

Pasal 53
Pelaksanaan pengawasan kegiatan Rikkes, baik di tingkat Panpus maupun Panda, wajib melibatkan Pengawas Rikkes.

Pasal 54
Pengawas Rikkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi:
a. pengawas eksternal;
b. pengawas internal.

Pasal 55
(1) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri dari:
a.pengawas eksternal medis, berasal dari anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi IDI;
b. pengawas eksternal non medis, berasal dari luar Polri yang mewakili kelompok masyarakat dan diizinkan oleh Ketua Panitia Seleksi Panpus/Panda/Sub Panda.

(2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dan tahap Rikkes calon anggota Polri dengan tetap memperhatikan asas kepatutan.

Pasal 56
(1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, berasal dari personel internal Polri, baik dari inspektorat maupun Propam dan ditunjuk dengan Surat Perintah Kapolri untuk tingkat Panpus dan dengan Surat Perintah Kapolda untuk tingkat Panda/sub Panda.

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan melakukan pengawasan pada seluruh proses Rikkes, kecuali pada kegiatan Rikkes yang hanya boleh disaksikan oleh dokter serta pada tempat-tempat pemeriksaan tertentu yang memiliki ketentuan khusus, antara lain: rontgen, laboratorium, dan rekam jantung.

Pasal 57
Para pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, hanya dapat mengamati dan mengawasi proses pelaksanaan Rikkes dan tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi.

Pasal 58
Tempat pemeriksaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) yang dilarang untuk dimasuki oleh Pengawas eksternal dan internal non medis diberi tanda "Hanya Khusus Petugas Rikkes".

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 59
(1) Panda/Sub Panda membuat laporan hasil pelaksanaan Rikkes kepada Lemdik Polri, berupa formulir Rikkes (lembar ke-1), dengan dilampiri hasil foto toraks, rekam jantung, laboratorium, dan rekapitulasi hasil Rikkes bagi calon yang dinyatakan lulus sebagai peserta didik.

(2) Panda/Sub Panda membuat laporan ke Panpus (Bid Kesmapta Pusdokkes Polri) berupa formulir Rikkes (lembar ke-2), dengan dilampiri fotokopi keterangan hasil foto toraks, rekam jantung, laboratorium, dan rekapitulasi hasil Rikkes, bagi calon yang dinyatakan lulus tingkat daerah sebelum pelaksanaan Supervisi Panpus.

(3) Biddokkes menyimpan formulir Rikkes (lembar ke-3) Panda/Sub Panda beserta fotokopi hasil foto toraks, rekam jantung, laboratorium, dan rekapitulasi hasil Rikkes.

(4) Tim Rikkes Panpus dan Panda/Sub Panda membuat kajian dan melaporkan kepada Ketua Panpus dan Ketua Panda.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis tentang Rikkes penerimaan Anggota Polri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 15 April 2009
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,




Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,




ANDI MATTALATTA
Read More

September 16, 2017

Apa Itu Catur Prasetia dan Tribrata

Sebagain kalian mungkin banyak yang sering mendengar apa itu catur prasetia dan tribrata tapi kalian tidak tau apa itu catur prasetia dan tibrata. Maka akan saya jelaskan catur Prasetai dan Tribrata adalah salah satu Sumpah Para Anggota Kepolisian yang akan di lantik setelah lulus pendidikan seuai dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian silahkan Baca Di SINI

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Isi Dari Tri Brata :


KAMI POLISI INDONESIA

  1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 
  2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. 
  3. Senantiasa melindungi, mengayomi Dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. 

Isi Dari Catur Prasetya


Sebagai insan bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara, untuk :
  1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, 
  2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, 
  3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum, 
  4. Memelihara perasaan tentram dan damai.
Read More